Pati – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Pati menyatakan kesiapan untuk mengusulkan pemecatan Bupati Sudewo dari keanggotaan partai. Keputusan ini diambil menyusul menguatnya gelombang desakan masyarakat yang disuarakan melalui aksi unjuk rasa di depan DPRD Pati, Jumat (19/9).
Ketua DPC Gerindra Pati Hardi, yang turut menemui massa bersama Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, menegaskan akan segera mengirimkan surat usulan pemecatan tersebut kepada DPP Partai Gerindra melalui DPD Jawa Tengah. Langkah ini, menurutnya, sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh aliansi Masyarakat Pati Bersatu.
Selain menuntut pemecatan Sudewo, para demonstran juga mendesak pergantian anggota Pansus Hak Angket dari Fraksi Gerindra, Irianto Budi Utomo, yang dianggap tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya.
Gerindra menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung penuh kinerja Pansus Hak Angket DPRD Pati. “Prinsipnya kami all out. Tentu dengan mekanisme yang berlaku di dewan,” tambah Hardi, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Pati.
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin turut mempertegas bahwa lembaganya tidak akan main-main dalam mengawal proses ini. “Pansus akan dikawal hingga tuntas. Kalau ada pelanggaran hukum, dewan tidak akan menyetujui kebijakan Bupati Sudewo,” ujarnya lantang.
PDI Perjuangan, sebagai partai mayoritas, juga menyatakan komitmen serupa. Posisi Teguh Bandang Waluyo sebagai Ketua Pansus dipastikan aman. Namun, satu anggota pansus dari PDIP, Jokowi Yudi, akan diganti karena dinilai jarang hadir dalam rapat.
Dalam aksinya, aliansi Masyarakat Pati Bersatu (MPB) mengusung enam tuntutan, salah satunya terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Bupati Sudewo yang kini sedang diproses melalui hak angket.
Tristoni, dari tim advokasi MPB, menyoroti dugaan adanya “penggembosan” kerja pansus. Menurutnya, sejumlah anggota dewan terlihat pasif, bahkan pertanyaan yang diajukan saat sidang dinilai tidak relevan. “Bukti-bukti sudah ada, nanti akan kami buka secara resmi,” kata Tristoni.
Situasi politik di Pati semakin memanas. Desakan publik agar DPRD serius menuntaskan hak angket menjadi ujian besar bagi integritas partai politik dan para wakil rakyat di Bumi Mina Tani tersebut.
