Jakarta – Laksamana Pertama TNI (Purn) Moeryono Aladin mengaku sempat ingin menuntut Refly Harun, Roy Suryo, dan pihak-pihak yang disebutnya sebagai RRT.
Hal ini terkait isu “masuk angin” dalam perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Moeryono menyampaikan pernyataan itu saat konferensi pers bersama Roy Suryo dan pihak terkait.
Dalam kesempatan itu, Moeryono menyatakan dukungan Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) kepada Roy Suryo dan rekan-rekannya dalam isu tudingan ijazah palsu Jokowi.
“Saya datang ke sini itu sebenarnya mau nuntut-nuntut Bung Refly Harun sama RRT (Roy, Rismon, dan Tifa). Karena apa? Beberapa waktu yang lalu kami dengar Bung Refly katanya masuk angin dan RRT menyerah,” ujar Moeryono.
Moeryono juga menyatakan keyakinannya terhadap integritas Roy Suryo dan pihak-pihak yang disebutnya sebagai pejuang kebenaran.
Ia juga menyampaikan keyakinan pribadinya terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.
Moeryono turut menyesalkan sikap Jokowi yang dinilainya tidak mengakui tudingan tersebut.
Selain itu, ia menyebut adanya dugaan pengaruh oligarki di balik persoalan hukum dan politik, yang menurutnya menguat pada era kepemimpinan Jokowi.
Di luar isu ijazah, Moeryono aktif dalam berbagai gerakan purnawirawan.
Ia ditunjuk sebagai juru bicara Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI) yang pada 2025 mengajukan usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR, DPR, dan DPD.
Moeryono juga terlibat dalam deklarasi Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Deklarasi GMKR dipimpin Soenarko dan menyatakan Indonesia berada dalam kondisi “darurat kedaulatan” akibat menguatnya pengaruh oligarki.
