Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) genjot Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP) untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7,2 persen.
Langkah ini diambil sebagai respons atas pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp9 triliun pada tahun 2026.
Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menyatakan KUR dan KPP menjadi solusi untuk menutupi potensi penurunan ekonomi akibat penyesuaian TKD.
“Pertumbuhan ekonomi kita akan terkoreksi tahun depan. KUR dan KPP menjadi solusi untuk menutup celah tersebut,” ujar Bobby usai menghadiri Akad Massal KUR dan KPP di Medan, Selasa (21/10).
Pemprov Sumut akan memantau ketat pemanfaatan KUR agar penyalurannya maksimal.
Saat ini, realisasi KUR di Sumut berada di peringkat kelima nasional dengan total Rp11 triliun.
Bobby menilai potensi Sumut seharusnya lebih besar, mengingat jumlah penduduk dan pelaku UMKM yang besar.
“Masih ada daerah yang belum mendata UMKM-nya. Kami mohon kerja sama agar perekonomian masyarakat semakin membaik,” katanya.
Dalam akad massal tersebut, Pemprov Sumut menghadirkan sekitar 1.000 debitur KUR dan KPP.
Bobby berharap jumlah debitur terus meningkat setiap tahun.
Pemanfaatan KUR diperluas, tidak hanya untuk usaha kecil, mikro, dan super mikro, tetapi juga untuk Tenaga Migran Indonesia (TMI).
Sementara itu, KPP diperuntukkan bagi kontraktor, pengembang, dan penyedia bahan bangunan.
“Daripada anak muda menjadi TMI ilegal atau terjerat pinjol, lebih baik manfaatkan KUR. Kontraktor lokal juga bisa menggunakan KPP untuk program tiga juta rumah Presiden Prabowo,” jelas Bobby.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran KPP on top sebesar Rp130 triliun.
“Saya meminta gubernur, bupati, dan wali kota mendorong kontraktor daerah membangun rumah masyarakat. Ini bagian dari program Presiden Prabowo untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah,” kata Airlangga secara virtual.
Airlangga menyebut debitur KUR dan KPP sebagai pahlawan ekonomi Indonesia.
