Fenesia – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) China, Tang Renjian, divonis hukuman mati dengan penangguhan dua tahun setelah terbukti menerima suap dalam jumlah besar. Putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Rakyat Changchun di Provinsi Jilin, China timur laut, pada Minggu (28/9/2025).
Tang terbukti menerima uang tunai dan properti senilai lebih dari 268 juta yuan, atau setara Rp 626 miliar, dalam kurun waktu 2007 hingga 2024. Suap tersebut menyebabkan kerugian besar bagi negara dan rakyat. Namun, hakim mempertimbangkan pengakuan dan penyesalan Tang sebagai faktor penangguhan hukuman.
Vonis terhadap Tang menjadi kasus terbaru dalam gelombang kampanye antikorupsi besar-besaran yang digagas Presiden China Xi Jinping. Kejatuhan Tang menambah daftar panjang pejabat tinggi yang terjerat korupsi, termasuk dua mantan Menteri Pertahanan China, Li Shangfu dan Wei Fenghe.
Sebelum menjabat sebagai Menteri Pertanian, Tang Renjian pernah menjabat sebagai Gubernur Provinsi Gansu dari 2017 hingga 2020. Pada 2024, ia mulai diselidiki oleh badan antikorupsi, dicopot dari jabatannya, dan kemudian dipecat dari Partai Komunis China.
China dikenal sebagai salah satu negara yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Pada tahun 2015, China berada di posisi ketiga negara dengan jumlah eksekusi mati terbanyak setelah Irak dan Pakistan. Hukuman ini ditujukan untuk pelaku kejahatan di ranah ekonomi dan politik, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan tindak pidana korupsi.
Penerapan hukuman mati untuk koruptor semakin marak sejak Presiden Xi Jinping mengintensifkan upaya antikorupsi. Para pendukung menilai kampanye ini krusial untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, meskipun para pengkritik berpendapat bahwa kampanye tersebut juga dimanfaatkan Xi Jinping untuk menyingkirkan lawan politiknya.
