Jakarta – Rentetan kecelakaan laut di wilayah Indonesia Timur, termasuk tenggelamnya KM Putri Sakinah di perairan Pulau Komodo yang menewaskan seorang pelatih asal Valencia beserta keluarganya, memicu kecaman dari DPR RI. Legislator menilai otoritas terkait lalai terhadap peringatan dini cuaca ekstrem.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengecam keras lemahnya pengawasan di lapangan. Menurutnya, tragedi ini seharusnya bisa dihindari jika Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan pihak terkait tidak mengabaikan peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) soal ancaman Bibit Siklon 96S.
“Ini adalah kelalaian kolektif dalam merespons deteksi dini bencana,” tegas Syaiful Huda dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).
Desak Investigasi dan Moratorium Izin Berlayar
Huda menyoroti KM Putri Sakinah yang tetap beroperasi malam hari menuju Pulau Padar saat gelombang laut mencapai lebih dari dua meter. Ia mendesak Kemenhub segera melakukan investigasi menyeluruh terkait prosedur penerbitan izin berlayar (clearance) di tengah cuaca ekstrem.
“Kemenhub harus melakukan investigasi khusus. Mengapa kapal bisa lepas sandar di tengah risiko cuaca seperti itu?,” tanyanya. Ia menambahkan, kejadian ini menjadi pukulan telak bagi reputasi pariwisata Indonesia, terutama di wilayah Bali, NTB, dan NTT.
Untuk mencegah terulangnya tragedi serupa, Huda mendesak moratorium izin berlayar di wilayah zona merah.
Integrasi Sistem Navigasi dan Sanksi Tegas
Politisi PKB ini juga meminta operator transportasi mengintegrasikan sistem navigasi dengan sistem monitoring cuaca BMKG secara real-time. “Tidak boleh ada lagi kapten kapal atau maskapai yang beroperasi tanpa memantau perkembangan cuaca per jam,” ujarnya.
Huda juga mendesak pemberian sanksi tegas, termasuk pencabutan izin operasi hingga pidana, bagi petugas atau operator yang melanggar protokol keselamatan di tengah cuaca ekstrem.
