WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana penerapan blokade angkatan laut total terhadap Iran guna memutus akses ekspor minyak negara tersebut. Langkah ini diambil setelah upaya diplomasi di Islamabad, Pakistan, menemui jalan buntu akibat perbedaan prinsip mengenai ambisi nuklir Teheran.
Dalam keterangannya, Trump menegaskan bahwa blokade akan segera diberlakukan secara efektif dengan dukungan dari sejumlah negara, termasuk keterlibatan negara-negara Teluk. Strategi ini diklaim sebagai respons atas apa yang disebutnya sebagai tindakan pemerasan Iran melalui penebaran ranjau di Selat Hormuz.
Sebagai langkah mitigasi, Washington saat ini telah mengerahkan armada kapal penyapu ranjau canggih ke Selat Hormuz. Trump mengungkapkan bahwa koalisi internasional, termasuk Inggris dan beberapa negara lain, tengah bergabung untuk memastikan jalur pelayaran vital tersebut kembali aman dan dapat dilalui dalam waktu dekat.
Terkait kegagalan negosiasi di Islamabad, Trump menyatakan bahwa kedua belah pihak sebenarnya telah menyepakati 95 persen poin pembahasan. Namun, pembicaraan kandas karena Iran tetap bersikeras untuk mempertahankan ambisi kepemilikan senjata nuklir, yang bagi AS adalah garis merah.
“Kami mencapai kesepakatan pada hampir semua poin, kecuali penolakan Iran untuk melepaskan ambisi nuklir mereka. Mereka tidak akan diizinkan memiliki senjata nuklir,” tegas Trump.
Di sisi lain, Trump memberikan peringatan keras kepada China. Ia mengancam akan menjatuhkan tarif impor sebesar 50 persen jika Beijing terbukti memasok senjata ke Iran. Sebagai kompensasi pasar, Trump menyarankan China untuk mengalihkan pembelian minyak dan gas mereka ke Amerika Serikat atau Venezuela.
Sementara itu, sikap berbeda ditunjukkan oleh pemerintah Inggris. Meski berkomitmen menjaga kebebasan navigasi, London secara tegas menolak berpartisipasi dalam blokade yang dipimpin AS. Juru bicara pemerintah Inggris menekankan bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka bagi perdagangan global tanpa pungutan atau blokade.
Perdana Menteri Inggris, Sir Keir Starmer, menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak eskalasi konflik yang memicu kenaikan biaya hidup bagi masyarakat. Pemerintah Inggris saat ini lebih memilih membangun koalisi diplomatik bersama Prancis untuk meredam krisis, alih-alih mengambil tindakan militer yang dinilai dapat memperparah situasi di kawasan.
