Jakarta – Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti tantangan dekarbonisasi pembangkit listrik captive di Indonesia. Kebijakan pensiun dini PLTU batubara dinilai krusial.
Direktur Riset dan Inovasi IESR, Raditya Wiranegara, menyampaikan hal ini dalam paparan kajian terbaru.
Industri merupakan kontributor terbesar konsumsi listrik nasional. Diproyeksikan 43–46 persen permintaan listrik pada 2060 berasal dari sektor ini.
Raditya menyebut ekspansi pembangkit captive didominasi PLTU batubara dan minyak bumi. Tambahan pembangkit listrik captive berbasis gas dan batubara sekitar 17,8 gigawatt setelah 2024.
“Termasuk 5 gigawatt PLTU dan 2 gigawatt pembangkit gas yang sudah dalam fase konstruksi,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).
Studi IESR menunjukkan total 175 unit pembangkit captive di Indonesia berkapasitas 31,1 gigawatt. Data diverifikasi menggunakan GIS dan citra satelit.
Analisis mengidentifikasi empat intervensi utama dekarbonisasi. Integrasi ke jaringan PLN menjadi potensi terbesar.
Raditya menekankan dekarbonisasi captive tidak bisa hanya bergantung pada energi terbarukan. Floating solar potensial, namun kapasitasnya belum cukup.
Kendala lain meliputi pertimbangan ekonomi industri, keterbatasan regulasi, dan isu lahan.
“Industri mau saja beralih ke energi terbarukan asal harga yang mereka bayarkan tidak lebih tinggi daripada batubara,” kata Raditya.
IESR merumuskan enam archetype pemilik captive power untuk solusi spesifik.
Rekomendasi IESR mencakup formalisasi forum Wilus, optimalisasi grid, dan roadmap pensiun dini PLTU captive.
Dekarbonisasi captive power menuntut kolaborasi pemerintah, industri, dan lembaga keuangan. Tanpa regulasi pensiun dini, transisi ke energi bersih akan sulit.
