Jakarta – Pengacara Hotman Paris mengajak para konglomerat, termasuk Prajogo Pangestu, hingga Presiden Prabowo Subianto untuk ikut menyumbang biaya pengobatan YTR, korban penyekapan dan penyiksaan selama 3 tahun.
Hotman mengatakan, dirinya telah melihat langsung kondisi YTR melalui sambungan video bersama tim pengacaranya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Menurut dia, kondisi korban sangat memprihatinkan.
Karena itu, Hotman meminta seluruh pihak yang pernah menjadi kliennya, serta masyarakat luas, ikut membantu biaya pengobatan atau memberikan dukungan kepada keluarga korban.
“Saya sarankan kepada semua klien saya, konglo-konglo, dan juga masyarakat Indonesia untuk menyumbang uang karena keluarga dari si korban ini juga keluarga yang sangat sederhana,” ujar Hotman dalam akun Instagramnya.
Ia kemudian menyebut sejumlah nama kliennya, mulai dari Tahir selaku pemilik Grup Mayapada, Prajogo Pangestu, Tomy Winata, Peter Sondakh, hingga Franky Widjaja. Hotman meminta mereka masing-masing menyisihkan Rp500 juta untuk diserahkan kepada korban.
Tak hanya itu, ia juga meminta Prabowo dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo, melakukan hal serupa. Hotman turut menyinggung seluruh anggota DPR dan DPRD agar menyisihkan Rp5 juta dari gaji mereka untuk ikut memberikan sumbangan.
“Mantan klien saya Prabowo Subianto kirim 500 juta, adiknya Hashim kirim 500 juta. Siapa lagi? Para anggota DPR, inilah saatnya kesempatan bagi kamu menyumbangkan,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan seluruh biaya pengobatan YTR (29) yang menjadi korban penyekapan dan kekerasan akan ditanggung pemerintah.
Ia menjelaskan, korban saat ini telah mendapat perawatan intensif di RS Kementerian Kesehatan Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Budi mengatakan korban juga akan menjalani rekonstruksi wajah untuk pemulihan akibat kekerasan yang dilakukan kekasihnya, Taufik Hidayat.
“Yang bersangkutan sekarang sudah dirawat di rumah sakit Kementerian Kesehatan di Bandung, RS Hasan Sadikin (RSHS). Kami akan merawat sampai rekonstruksi,” ujarnya kepada wartawan di Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/6).
Budi juga menyebut pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian PPPA, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk penanganan korban secara menyeluruh.
Ia memastikan pemulihan korban tidak hanya ditangani dari sisi medis, tetapi juga psikologis hingga ekonomi.
“Untuk masalah ekonominya itu ditangani oleh pemerintah daerah, untuk masalah sosialnya itu ditangani oleh Kementerian PPA dan kita bertiga sudah berkoordinasi,” jelasnya.
