Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tengah mengkaji tren pariwisata yang bergeser dari kuantitas ke kualitas. Hal ini dilakukan demi mendongkrak pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Target devisa kita tinggi, otomatis spending wisatawan harus ikut tinggi. Artinya, wisatawan harus mengeluarkan uang lebih banyak. Kalau spending-nya tinggi, berarti harus ada barang yang mereka beli,” ungkap Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Rizki Handayani Mustafa, dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI di Bogor, Selasa.
Rizki menekankan pentingnya sektor pariwisata untuk beradaptasi dengan tren dan mencari potensi baru yang dapat menarik wisatawan untuk mengeluarkan uang lebih banyak selama berlibur di Indonesia.
Beberapa potensi yang disoroti Kemenparekraf antara lain wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine tourism), dan wisata kebugaran (wellness tourism). Pengembangan marina, boating, dan sektor kapal yacht yang tengah berkembang di Asia juga menjadi fokus pengembangan.
“Ini yang sedang kita dorong. Memang masih ada beberapa regulasi yang tumpang tindih,” ujarnya.
Selain itu, Kemenparekraf juga mempertimbangkan wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip yang berfokus pada minat tertentu, seperti arsitektur Indonesia atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Pasar seperti ini memang niche, tapi potensinya ada dan wisatawannya bisa spending lebih banyak,” ucap Rizki.
Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Rizki menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan asosiasi untuk menciptakan paket-paket wisata yang menarik.
Terkait strategi pariwisata di bulan Ramadhan, Rizki menyoroti potensi hotel untuk menarik tamu dengan konsep hotel itikaf, mengingat pemerintah sedang menggalakkan efisiensi belanja.
“Saya pernah melihat di Sahid Hotel, mereka membuat acara itikaf. Dari buka puasa sampai malam, tamu menginap di sana. Ada yang menginap di kamar, ada juga yang di ballroom. Ini bisa meningkatkan spending,” jelas Rizki.
Rizki berharap asosiasi dan stakeholder terkait dapat bekerja sama untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata, termasuk menentukan target pasar, paket wisata, serta jenis barang dan infrastruktur yang perlu disediakan.
Langkah Kemenparekraf ini sejalan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Pelaksanaan APBN 2025 yang menargetkan efisiensi sebesar Rp306 triliun. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan walikota untuk membatasi belanja kegiatan seremonial, publikasi, seminar, dan Focus Group Discussion (FGD).
