BeritaEcozonePolitik

Firman Soebagyo Desak Pemerintah Waspadai Risiko Capital Flight Kebijakan Ekonomi

11
×

Firman Soebagyo Desak Pemerintah Waspadai Risiko Capital Flight Kebijakan Ekonomi

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Hari Kebangkitan Nasional, Strategi Memperkuat Ekonomi di Tengah Bayang-bayang Geopolitik yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026). Foto: Jaka/Karisma
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Hari Kebangkitan Nasional, Strategi Memperkuat Ekonomi di Tengah Bayang-bayang Geopolitik yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026). Foto: Jaka/Karisma

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mewanti-wanti pemerintah agar lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional.

Ia menekankan bahwa regulasi yang tidak matang dapat memicu capital flight atau perpindahan modal investor ke luar negeri.

Peringatan tersebut disampaikan Firman dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Hari Kebangkitan Nasional, Strategi Memperkuat Ekonomi di Tengah Bayang-bayang Geopolitik” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurut Firman, pembangunan ekonomi nasional tidak bisa hanya mengandalkan APBN semata. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya menjaga peran sektor swasta dan investasi sebagai pilar krusial ekonomi.

“Pemerintah harus melihat bahwa negara ini tidak bisa dibangun hanya menggunakan postur APBN yang ada. Oleh karena itu keberadaan private sector dan investasi menjadi bagian penting dalam tata kelola ekonomi nasional,” ujar Firman.

Ia juga menyoroti peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sebagai mitra strategis pemerintah yang harus dilibatkan dalam setiap perumusan kebijakan. Firman menilai, hambatan ekonomi saat ini lebih banyak disebabkan oleh lemahnya pengawasan di lapangan, bukan kesalahan pelaku usaha.

“Harusnya fungsi pengawasannya yang ditingkatkan, bukan kemudian semuanya diambil alih,” tegas politisi Fraksi Golkar tersebut.

Terkait wacana kebijakan ekspor terpusat atau one gate policy, Firman berpendapat bahwa kebijakan tersebut memerlukan landasan regulasi yang sangat kuat agar tidak mengganggu iklim investasi. Ia mengingatkan risiko kegagalan tata kelola yang tidak siap, sebagaimana yang pernah dialami Venezuela.

“Jangan sampai kebijakan ini kalau tidak disiapkan regulasinya dengan kuat justru menimbulkan capital flight. Karena sektor padat karya, perkebunan sawit, minyak dan gas bumi, itu semua investasi besar yang juga melibatkan sektor perbankan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya menjaga daya saing industri kelapa sawit nasional. Ia khawatir, jika tata kelola tidak dilakukan secara cermat, potensi pasar sawit Indonesia akan bergeser ke negara lain seperti Malaysia atau wilayah Afrika yang mulai mengembangkan komoditas serupa.

“Kalau tidak hati-hati, justru negara lain yang akan diuntungkan. Sawit bisa saja bergeser ke Malaysia atau bahkan Afrika yang sekarang mulai belajar mengembangkan sawit dari Indonesia,” pungkasnya.