Jakarta – Kabar baik datang dari sektor pertanian Indonesia. Ekspor pertanian melonjak dan impor berhasil ditekan sepanjang tahun 2025.
Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim, keberhasilan ini berkat kebijakan swasembada pangan yang digenjot pemerintah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan melesat 38,25 persen pada periode Januari-Agustus 2025. Nilainya mencapai 4,57 miliar dolar AS, naik signifikan dari 3,30 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Impor sejumlah komoditas seperti beras, gula konsumsi, dan jagung pakan juga berhasil ditekan. Hal ini seiring dengan peningkatan produksi dalam negeri.
Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC, Muhammad Aflah Farobi, menyebut kebijakan swasembada pangan sebagai kunci utama keberhasilan ini.
“Kita ada kebijakan swasembada pangan, jadi Bulog tidak mengimpor beras, juga ada larangan impor gula konsumsi, dan pakan jagung ini juga kita dilarang,” ujarnya.
BPS mencatat, produksi beras nasional Januari-November 2025 diperkirakan mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kenaikan ekspor komoditas pertanian juga berdampak positif pada penerimaan bea keluar. Angkanya melonjak 71,7 persen menjadi Rp 18,7 triliun, didorong oleh peningkatan ekspor crude palm oil (CPO).
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan, sektor pertanian kini bukan hanya penopang pangan, tetapi juga penggerak ekonomi dan penyumbang devisa negara.
“Turunnya impor dan meningkatnya ekspor pertanian berdampak langsung pada peningkatan pendapatan negara,” kata Mentan Amran.
Sebelumnya, Indonesia mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton senilai 1,79 miliar dolar AS pada 2023 dan 4,52 juta ton senilai 2,71 miliar dolar AS pada 2024.
Peningkatan produksi dan ekspor pertanian juga berdampak positif pada kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada September 2025 mencapai 124,36, naik 0,63 persen dibanding bulan sebelumnya.
Kementan menilai, tren peningkatan NTP ini menjadi indikator bahwa kebijakan swasembada, kenaikan HPP, dan dorongan ekspor berjalan efektif dan memberikan hasil nyata di tingkat petani.
“Swasembada bukan hanya tentang tidak impor, tapi memastikan petani hidup layak,” pungkas Amran.
