Padang – Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, memberikan teguran keras kepada Pemko Padang terkait pengelolaan Pantai Padang.
Teguran ini dipicu keluhan warganet tentang pungutan liar parkir dan harga makanan yang tidak wajar.
Muharlion menyayangkan munculnya seruan untuk mem-blacklist Pantai Padang sebagai destinasi wisata.
Ia mendesak Pemko Padang untuk memaksimalkan peran Satpol PP demi mengembalikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan.
“Ini tidak boleh terjadi. Jika netizen memasukkan Pantai Padang ke daftar blacklist wisata, tentu sangat merugikan,” tegas Muharlion, Rabu (21/1/2026).
Politisi PKS ini menyoroti praktik parkir liar yang memaksa pengunjung membayar di depan dengan tarif tak masuk akal.
Menurutnya, Pemko Padang memiliki dasar hukum untuk menindak tegas juru parkir liar.
“Aturannya sudah ada, pungutan liar dapat dijerat dengan pasal dan perda. Yang dituntut sekarang adalah kemauan Pemko,” ujarnya.
Selain parkir, Muharlion juga menyoroti praktik “getok harga” oleh oknum PKL.
Ia meminta pembinaan serius agar pedagang tidak menaikkan harga semena-mena.
Muharlion menekankan kenyamanan pengunjung adalah kunci utama keberlanjutan ekonomi pariwisata.
Ia mengingatkan Pemko Padang bahwa wisatawan hanya menuntut tempat bersih, tarif parkir wajar, fasilitas layak, dan jaminan keamanan.
Muharlion mendesak pengelolaan pariwisata yang lebih profesional dan berkelanjutan.
Tanpa pembenahan serius, Pantai Padang berisiko kehilangan pesonanya bukan karena alam, melainkan karena kegagalan pemerintah.
