Jakarta – Komisi VIII DPR RI mewanti-wanti potensi kenaikan biaya haji. Hal ini bisa terjadi jika pemerintah tetap memberangkatkan jemaah di tengah konflik Iran vs AS-Israel.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyebut BPKH tak punya anggaran lagi untuk menutupi lonjakan biaya haji.
Dana BPKH saat ini hanya tersisa Rp4 triliun.
“Saya kira Komisi VIII tidak akan melakukan rapat Panja lagi tentang itu, karena kita juga tahu kemampuan keuangan BPKH sudah enggak ada uangnya, uangnya tinggal sekitar Rp4 triliun,” kata Marwan di parlemen, Jumat (13/3).
Marwan menyarankan pemerintah memakai APBN untuk menutupi kekurangan biaya haji 2026.
Namun, hal ini perlu koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Apa mungkin dari APBN? Banyak pertanyaan, diperbolehkan enggak? Kalaupun ada? Nah, itu semua harus dipertimbangkan,” ujarnya.
Lonjakan anggaran bisa terjadi karena jalur penerbangan harus memutar, menghindari wilayah konflik.
Kondisi keuangan juga fluktuatif.
“Kalau harganya sudah 5 kali lipat, mereka masih berani enggak menerbangkan? Saya percaya pasti mereka akan melakukan lobi lagi ke pemerintah,” kata Marwan.
“Nah, kalau mereka dapat meyakinkan pemerintah bahwa mereka tidak berkemampuan menerbangkan, tambahan anggarannya dari mana?” imbuhnya.
Marwan juga menyoroti risiko jemaah tertahan, termasuk masalah visa.
Pemerintah harus menyiapkan langkah mitigasi.
Jika keberangkatan haji 2026 ditunda, biaya yang telah dibayarkan tidak boleh hangus.
“Kalau di kita ada force majeure, ada kebencanaan. Tapi mungkin saja di Saudi nggak punya ini. Nah, kalau mereka tidak punya, harus dilobi. Langkah-langkah itu yang kita minta dilakukan oleh Menteri Haji,” pungkasnya.
