Makassar – Komisi III DPR RI mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk komisi evaluasi dan reformasi Polri. Dukungan ini muncul di tengah sorotan tajam terhadap kinerja kepolisian.
Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menegaskan reformasi Polri sebenarnya sudah memiliki cetak biru. Namun, implementasinya dinilai belum optimal.
“Kita mendukung rencana Bapak Presiden untuk melakukan reformasi institusi kepolisian,” kata Benny saat kunjungan Komisi III di Polda Sulsel, Jumat (12/9).
Benny menilai langkah Presiden Prabowo sangat tepat dan berharap reformasi segera terwujud.
Meski demikian, Benny belum bisa memastikan apakah tim evaluasi dan reformasi Polri akan beririsan dengan tugas Kompolnas.
Anggota Komisi III DPR RI lainnya, Nasir Djamil, menambahkan reformasi Polri telah berjalan sejak era Jenderal Sutanto hingga Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, reformasi masih sebatas struktural dan instrumental.
“Saat ini yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kapolri adalah reformasi kultural,” ujar Nasir.
Nasir juga mendukung rencana Presiden Prabowo, yang sebelumnya disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Ia menjelaskan Polri memiliki rencana strategis lima tahunan hingga 2045.
“Reformasi itu tidak ada istilah berhenti atau sudah cukup. Tetap saja harus berjalan sembari melakukan monitoring dan evaluasi,” tegas Nasir.
Rencana pembentukan tim reformasi kepolisian mencuat setelah gelombang demonstrasi pada Agustus lalu yang diwarnai aksi represif di beberapa daerah.
Pendeta Gomar Gultom, usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta (11/9), mengungkapkan Presiden menyambut baik usulan evaluasi dan reformasi kepolisian.
Selain tim reformasi kepolisian, GNB menyebut Prabowo sepakat membentuk komisi investigasi independen untuk mengusut kericuhan demo Agustus.
