Jakarta – Rencana pembangunan kembali Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo yang ambruk, menggunakan dana APBN, menuai perhatian DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan perlunya pembahasan mendalam terkait usulan tersebut.
Saan menyebut, usulan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo itu harus melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
“Karena menggunakan dana APBN, tentu harus dibicarakan dulu di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan,” ujar Saan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2025).
Politikus Nasdem itu menambahkan, pembahasan juga perlu melibatkan Komisi V DPR RI.
Koordinasi antara pemerintah dan legislatif dinilai penting untuk memperjelas maksud dan menghindari polemik.
“Tentu dengan DPR juga, khususnya dengan Komisi V, biar keputusan Menteri PU untuk membangun pesantren dengan biaya dari APBN ini tidak menimbulkan masalah,” katanya.
Saan menilai, usulan pembangunan kembali ponpes merupakan niat baik untuk membantu pesantren yang baru tertimpa musibah.
Namun, ia mengingatkan agar usulan tersebut tidak justru menimbulkan polemik yang merugikan pesantren.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan pemerintah akan membangun ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk pada 29 September 2025.
Pembangunan akan menggunakan dana APBN karena insiden tersebut dianggap sebagai kondisi darurat nasional.
