Agam – Bupati Agam Benni Warlis menyampaikan Nota Jawaban Pemerintah Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Penyampaian nota jawaban itu berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Agam di Aula Utama DPRD, Senin (22/6).
Dalam rapat tersebut, Benni mengapresiasi seluruh fraksi yang telah memberikan masukan dan saran konstruktif. Ia menilai pandangan fraksi merupakan instrumen evaluasi penting untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah ke depan.
Bupati juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Agam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian itu menjadi yang ke-12 secara berturut-turut.
“Prestasi ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama seluruh pihak, khususnya jajaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam. Semoga capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada masa mendatang,” ujar Benni.
Terkait substansi rapat, Benni telah memberikan jawaban atas pandangan umum dari Fraksi PKS, PAN, NasDem, Demokrat, Gerindra, PPP, serta Fraksi Gabungan Golkar, Hanura, PBB, dan PKB.
Ia memastikan seluruh pertanyaan telah dijawab sesuai substansi. Adapun pembahasan teknis akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya.
Benni berharap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dapat segera disepakati bersama.
Menurutnya, pengundangan yang tepat waktu penting sebagai landasan utama dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2026.
