Jakarta – Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menunjukkan perkembangan positif melalui skema kemitraan. Hal ini diungkapkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas kebun rakyat.
Pelaksana Tugas Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Dwi Nuswantara, menilai peran perusahaan sebagai pendamping sangat penting.
PTPN IV PalmCo menjadi perusahaan paling aktif dalam pendampingan PSR secara nasional.
Subholding PTPN III (Persero) ini memiliki luasan pendampingan terbesar dibandingkan perusahaan lain.
“Peringkat pertama adalah PTPN atau PalmCo seluas 6.672 hektare. Selanjutnya disusul Sinar Mas seluas 4.426 hektare dan Asian Agri seluas 3.204 hektare,” kata Dwi, Jumat (3/4/2026).
Capaian ini menunjukkan perubahan pendekatan dalam pelaksanaan PSR.
Tidak hanya fokus pada pembiayaan, tetapi juga penguatan aspek teknis di lapangan.
Kementerian Pertanian mendorong pola kemitraan agar perusahaan dapat mentransfer teknologi dan praktik budidaya yang baik kepada petani.
“Program PSR dengan dukungan dana BPDP sendiri telah berjalan sejak 2017,” ujar Dwi.
Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 3 triliun setiap tahun untuk peremajaan sekitar 100 ribu hektare kebun sawit rakyat.
Namun, serapan program ini sering terkendala, mulai dari kesiapan petani hingga aspek teknis budidaya.
“Dalam konteks itulah kehadiran korporasi dinilai strategis. Pendampingan tidak hanya memastikan penggunaan dana tepat sasaran, tetapi juga menjaga kualitas pelaksanaan sejak tahap penanaman ulang hingga pengelolaan kebun,” jelas Dwi.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menegaskan keterlibatan perusahaan dalam PSR adalah bagian dari mandat sebagai BUMN.
Keberlanjutan industri sawit nasional sangat bergantung pada peningkatan kapasitas kebun rakyat.
“Sebagai BUMN, kami tidak hanya berorientasi pada kinerja korporasi, tetapi juga berperan sebagai agen pembangunan. Pendampingan ini adalah bentuk komitmen untuk tumbuh bersama petani,” kata Jatmiko.
Melalui skema kemitraan, petani memperoleh bantuan dana, akses bibit unggul bersertifikat, pendampingan teknis, hingga kepastian pasar hasil panen.
Jatmiko berharap model pendampingan ini dapat menjawab persoalan klasik produktivitas kebun rakyat.
“Dengan praktik agronomi yang lebih baik dan dukungan ekosistem yang terintegrasi, hasil panen petani diharapkan dapat meningkat secara signifikan,” imbuhnya.
Pemerintah berharap pola kemitraan ini dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak perusahaan.
Replikasi model yang telah berjalan penting untuk mempercepat capaian target PSR dan mendorong peningkatan kesejahteraan petani sawit.
