Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggeber mobilisasi dan pemasangan 18 unit jembatan bailey untuk memulihkan akses vital di Aceh yang terputus akibat bencana hidrometeorologi. Total 15 unit jembatan pada ruas jalan nasional dilaporkan rusak, mendorong pemerintah bergerak cepat demi konektivitas dan distribusi logistik di provinsi tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan, dari total kebutuhan 18 unit jembatan bailey, delapan unit di antaranya telah terpasang di lokasi prioritas. Sementara itu, 10 unit sisanya masih dalam tahap pemenuhan dan mobilisasi dari berbagai wilayah di luar Aceh, termasuk Balikpapan di Kalimantan Timur.
“Sebaran kebutuhan 18 unit jembatan bailey tersebut mencakup ruas-ruas strategis yang menghubungkan wilayah pesisir, dataran tengah, dan kawasan pedalaman Aceh,” ujar Dody dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 13 Desember 2025.
Kebutuhan jembatan bailey tersebar di sejumlah titik, mulai dari wilayah Bireuen hingga Bener Meriah dan Aceh Tengah (Teupin Mane, Alue Kulus, Weihni Enang-enang, Weihni Rongka, Timang Gajah, Weihni Lampahan, Jamur Ujung). Di lintas Aceh Tengah–Nagan Raya hingga Lhok Seumot–Jeuram, jembatan bailey diperlukan untuk memulihkan akses di Jembatan Krueng Beutong.
Selain itu, kebutuhan juga mencakup lintas Pameue–Genting Gerbang–Simpang Uning (Jembatan Krueng Pelang, Jeurata, Titi Merah) serta ruas Simpang Uning–Uwaq pada Jembatan Lenang. Di wilayah Gayo Lues hingga Aceh Tenggara dan Kutacane, jembatan bailey dibutuhkan di Jembatan Lawe Penanggalan, Lawe Mengkudu, serta dua titik badan jalan putus pada ruas Blangkejeren–batas Gayo Lues/Aceh Tenggara.
Dody menegaskan, Kementerian PU mempercepat mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh. Ini adalah upaya prioritas untuk memulihkan konektivitas yang berdampak langsung pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Atas arahan Bapak Presiden, seluruh sumber daya Kementerian PU bergerak maksimal untuk memastikan akses darat dapat segera pulih. Kami terus bekerja karena ini menyangkut mobilitas warga, distribusi bantuan, dan aktivitas pemulihan di lapangan,” jelasnya.
Untuk memenuhi kebutuhan 10 unit jembatan bailey yang belum terpasang, Kementerian PU memobilisasinya dari berbagai sumber. Satu unit bailey berasal dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau menuju Kutacane, enam unit dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, dua unit dari Depo Citeureup, dan satu unit dari BPJN Jambi.
Sejumlah BUMN turut berkontribusi, dengan Adhi Karya menyumbang lima unit bailey, Hutama Karya tiga unit, dan Nindya Karya satu unit. Salah satu progres yang sedang berjalan adalah mobilisasi jembatan bailey dari Balikpapan menuju Lhokseumawe.
Hingga 13 Desember 2025 pukul 09.00 WITA, di Gudang BPJN Kalimantan Timur, tiga set jembatan bailey telah diseleksi dan dipilah. Dua set di antaranya telah disusun di atas delapan truk, sementara satu set lainnya sedang dimobilisasi menuju Pelabuhan Kariangau menggunakan empat truk. Di Pelabuhan Kariangau, rangka jembatan tersebut disusun ke dalam dua unit kontainer 40 kaki dan 10 unit kontainer 20 kaki.
Proses mobilisasi ini didukung oleh alat-alat berat seperti crane, flatbed truck, ekskavator, serta hyap crane dan forklift, baik di workshop maupun di pelabuhan. “Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” tutup Dody.
