Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendesak PT PLN (Persero) untuk segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif dalam menanggapi keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di sejumlah daerah. Pemerintah memberikan perhatian penuh atas kondisi tersebut karena dampaknya yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pelanggan.
Bahlil menegaskan bahwa penyelesaian masalah teknis operasional sistem kelistrikan sepenuhnya berada di bawah kendali dan tanggung jawab PT PLN. Ia telah menginstruksikan jajaran manajemen PLN untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar gangguan serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Dalam keterangannya, Minggu (21/6), Bahlil mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo. Ia menekankan bahwa otoritas operasional listrik berada di tangan perusahaan pelat merah tersebut, bukan di bawah kendali Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.
Terkait isu yang beredar, Bahlil secara tegas membantah bahwa pemadaman listrik disebabkan oleh defisit pasokan bahan bakar di pembangkit. Ia menjelaskan bahwa ketersediaan batu bara untuk PLN sudah diantisipasi melalui penugasan kepada perusahaan batu bara nasional dengan total kebutuhan mencapai 154 juta ton.
Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah memberikan penugasan kepada perusahaan nasional sebanyak 180 hingga 190 juta ton, dengan kontrak yang sudah terealisasi sebesar 134 juta ton. Menurut Bahlil, kendala yang muncul di lapangan lebih berkaitan dengan manajemen logistik teknis dari perusahaan listrik tersebut untuk mendistribusikan batu bara hingga ke titik pembangkit.
Di luar masalah pemadaman, Bahlil juga menyoroti komitmen pemerintah dalam pemerataan akses energi melalui peresmian penyalaan perdana Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Dusun Krembeng, Desa Hadimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Program ini menyasar masyarakat yang sulit mendapatkan akses listrik secara mandiri.
Bahlil menyatakan bahwa penyediaan akses energi listrik bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Ia menilai listrik adalah infrastruktur dasar yang vital bagi pendidikan dan digitalisasi masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau daerah yang secara komersial dianggap tidak menguntungkan bagi pengembangan jaringan.
Pemerintah melalui Program Listrik Desa (Lisdes) dan BPBL terus berupaya menghadirkan jaringan listrik di wilayah yang belum terjangkau. Hingga tahun 2025, realisasi program Lisdes telah mencakup 1.403 lokasi yang tersebar luas dari Aceh hingga Papua Selatan.
Sementara itu, bantuan pemasangan listrik baru bagi rumah tangga kurang mampu telah mencapai 220.845 unit di seluruh Indonesia. Khusus untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 19.161 rumah tangga telah mendapatkan manfaat dari program bantuan pemasangan listrik baru tersebut.
