Jakarta – Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia (Garda) bersama sejumlah aliansi dan komunitas akan menggelar demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada Rabu, 17 September 2025. Bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional, aksi ini menuntut kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan mendesak pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi. Garda mengimbau warga Jakarta untuk memilih transportasi alternatif karena sebagian besar pengemudi ojek dan taksi daring akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menjelaskan aksi unjuk rasa ini akan dimulai dari Kementerian Perhubungan, kemudian bergerak ke Istana Presiden, dan berakhir di gedung DPR RI. Demonstrasi akan diikuti pengemudi ojek daring roda dua, pengemudi daring roda empat, serta kurir daring. Mereka menyuarakan kemunduran kebijakan Kemenhub di bawah kepemimpinan Menteri Dudy.
Igun menilai Menteri Dudy Purwaghandi lebih bertindak layaknya pengusaha daripada seorang menteri. Ia menuduh Dudy mendukung perusahaan aplikasi transportasi daring dan menjadi juru bicara aplikator, alih-alih menyerap aspirasi pengemudi ojek daring. Garda menduga telah terjadi vendor driven policy, di mana kebijakan Menteri Perhubungan dikendalikan oleh perusahaan aplikasi.
Ada tujuh tuntutan utama yang diusung dalam aksi ini. Pertama, mendesak Rancangan Undang-Undang Transportasi Online masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026. Kedua, asosiasi menuntut potongan aplikator maksimal 10 persen dari pendapatan pengemudi.
Tuntutan selanjutnya adalah meminta pemerintah membuat regulasi tarif antar barang dan makanan. Keempat, mendesak audit investigatif terhadap potongan 5 persen yang selama ini diambil oleh aplikator. Kelima, Garda meminta penghapusan program-program yang merugikan mitra pengemudi, seperti Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar.
Selain itu, demonstran juga menuntut Presiden untuk mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi. Tuntutan terakhir adalah mendesak Kapolri mengusut tuntas tragedi 28 Agustus yang menewaskan Affan.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pernah menyatakan bahwa revisi peraturan untuk mengakomodasi kepentingan pengemudi mungkin saja dilakukan. Namun, Dudy juga menegaskan pentingnya mewadahi aspirasi perusahaan penyedia layanan transportasi daring atau aplikator.
Menurutnya, penyerapan aspirasi dari aplikator krusial demi menjaga keberlanjutan ekosistem transportasi daring. “Bisa tidak (potongan komisi) diturunkan? Kalau saya tidak berpikir keseimbangan berkelanjutan, bisa saja,” ujar Dudy dalam forum pertemuan dengan aplikator ojek daring di Jakarta Pusat, Senin, 19 Mei 2025. Ia menambahkan, menandatangani aturan penurunan potongan komisi menjadi 10 persen bukan perkara sulit, tetapi “rasanya tidak arif kalau kami tidak mendengar semuanya.”
