Jakarta – Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menuntut penghapusan skema berbayar (paid priority/paid order). Mereka juga menuntut potongan aplikasi maksimal 10 persen.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan pihaknya menerima banyak aduan dari pengemudi ojol di berbagai daerah.
“Para pengemudi mengeluhkan pendapatan yang terus menurun secara signifikan,” ujar Igun, Jumat (9/1/2026).
Menurutnya, hal ini menyulitkan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menafkahi keluarga.
Igun menyebut pengemudi ojol sebagai tulang punggung ekonomi sektor transportasi digital. Tekanan yang mereka alami berpotensi berdampak luas pada kondisi sosial ekonomi keluarga.
“Asosiasi menilai praktik potongan aplikasi yang tinggi dan penerapan skema berbayar telah menimbulkan dampak ekonomi berantai,” lanjut Igun.
Dampak tersebut antara lain penurunan daya beli jutaan keluarga pengemudi ojol. Hal ini berimbas langsung pada UMKM, pasar tradisional, serta ekonomi lokal.
Ketidakstabilan pendapatan sektor informal juga semakin menguat. Pengemudi ojol merupakan bagian signifikan dari ekonomi kerakyatan dan penyerapan tenaga kerja nasional.
“Risiko kemiskinan baru pun meningkat,” sambung Igun. Terutama bagi pengemudi yang menggantungkan penghasilan harian tanpa jaminan pendapatan tetap.
Padahal, sektor ojek online dikenal sebagai penyangga ekonomi nasional, terutama pascapandemi. Sektor ini menyerap jutaan tenaga kerja serta menggerakkan sektor logistik, kuliner, dan jasa harian.
Menurut Igun, skema berbayar bertentangan dengan Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022. Kepmenhub tersebut menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan bagi mitra pengemudi.
Garda Indonesia menilai penerapan skema berbayar berpotensi memicu kecemburuan sosial. Hanya pengemudi yang mampu membayar yang mendapatkan prioritas order.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, potensi aksi protes dan demonstrasi sangat terbuka,” kata Igun.
Asosiasi juga menyoroti sikap pemerintah yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan bisnis aplikator. Pembiaran tersebut berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap ekosistem ojek online.
Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menegaskan akan terus memperjuangkan hak pengemudi ojol.
Igun menyampaikan tuntutan utama, antara lain penetapan potongan biaya aplikasi maksimal 10 persen serta penghapusan total skema berbayar.
“Keadilan ekonomi adalah fondasi stabilitas sosial,” ujar Igun. “Garda Indonesia akan terus berdiri di garis depan membela hak pengemudi.”
