Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan permintaan langsung dari Pemerintah Arab Saudi. Hal ini disampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10/2025).
“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi,” tegas Prabowo.
Menurutnya, Pemerintah Arab Saudi menginginkan agar urusan haji ditangani langsung oleh seorang menteri.
“Karena dia (Arab Saudi) bilang ‘Kami urusan haji adalah dengan Menteri Haji. Jadi minta urusannya sama pejabat’,” jelas Prabowo.
Sempat menawarkan Kepala Badan Penyelenggara Haji sebagai perwakilan, namun tawaran tersebut ditolak. “Ya sudah, apa boleh buat kita menyesuaikan,” imbuh Prabowo.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memastikan pembagian kuota haji reguler dan khusus tetap sesuai undang-undang.
“92 dan 8 persen masih tetap, sesuai dengan undang-undang,” ujar Gus Irfan di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Gus Irfan menambahkan, pihaknya telah mengusulkan kepada DPR RI terkait pembagian 92 persen kuota reguler ke tiap-tiap provinsi. Pembagian ini tetap berdasarkan sistem antrean.
“Jika kita gunakan antrean sepenuhnya, maka akan terjadi pemerataan, di seluruh Indonesia antrean akan menjadi 26,4 tahun. Tidak seperti sekarang ini, ada yang 18 tahun, ada yang 40 tahun,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyinggung soal defisit APBN Indonesia yang dinilainya terendah di dunia dibandingkan negara-negara G20.
