Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri dan masyarakat sipil adalah anak kandung reformasi. Keduanya lahir dari perjuangan demokrasi bangsa.
Hal itu disampaikan saat buka puasa bersama Polri dengan ormas, organisasi kepemudaan, dan mahasiswa.
Kapolri mengingatkan mandat reformasi 1998. Mandat itu menjadi tonggak penting dalam sejarah keamanan nasional. Termasuk pemisahan fungsi TNI dan Polri.
Ia merujuk TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. TAP MPR itu mengatur kedudukan Polri sebagai alat negara.
“Polri dan masyarakat sipil adalah anak kandung reformasi. Sekaligus hasil perjuangan demokrasi bangsa yang memiliki tanggung jawab moral,” kata Kapolri, Kamis (26/2/2025).
Kapolri menekankan hubungan Polri dengan masyarakat sipil harus setara. Hubungan itu harus saling menghargai. Serta menjadi kemitraan strategis dalam menjaga stabilitas nasional.
Ia juga meminta masyarakat menjadikan Polri sebagai mitra dan sahabat dalam menjaga keamanan lingkungan.
“Oleh karena itu saya titip jadikan polisi sebagai mitra dan sahabat masyarakat,” ucapnya.
Kapolri juga menyampaikan permohonan maaf secara institusional. Ia meminta maaf apabila dalam pelaksanaan tugas di lapangan masih terjadi gesekan yang menimbulkan korban.
Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut bukanlah tujuan Polri.
“Kami menyadari bahwa Polri belum sempurna. Oleh karena itu kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan,” tutur Kapolri.
Kapolri menambahkan Polri tetap menindak tegas anggotanya yang melakukan penyimpangan. Penindakan itu sesuai aturan yang berlaku secara transparan dan akuntabel. Demi menjaga rasa keadilan masyarakat.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Polri untuk terus memperkuat kepercayaan publik. Polri ingin dikenal sebagai institusi keamanan yang profesional dan humanis.
“Polri akan memberikan sanksi yang tegas sesuai aturan yang berlaku secara transparan dan akuntabel terhadap anggota yang melakukan penyimpangan dan mencintai rasa keadilan,” pungkasnya.
