Bogor – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan tindakan tegas terhadap penyelewengan anggaran negara di tubuh TNI. Perintah ini ditujukan kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Instruksi tersebut disampaikan saat pertemuan terbatas di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, Minggu (25/1/2026).
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Presiden menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
Menhan Sjafrie melaporkan situasi keamanan dalam negeri kepada Presiden setelah kunjungan luar negerinya.
“Menjaga akuntabilitas di dalam mengelola anggaran yang diberikan oleh negara kepada TNI dengan memperhatikan penegakan hukum bagi mereka-mereka yang melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan terhadap penggunaan anggaran,” kata Sjafrie di Gedung DPR/MPR, Jakarta.
Sjafrie juga menyatakan bahwa situasi Tanah Air aman, terjaga, dan terkendali, tanpa ada gangguan terhadap stabilitas nasional.
Ia menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas berbagai satuan tugas TNI.
Sjafrie melaporkan progres Satgas Kuala yang telah memulai pengerukan lumpur sedimen di aliran sungai Aceh Tamiang.
Rencananya, penyedotan lumpur di muara ke tongkang akan dilakukan pada Februari 2026 untuk pemeriksaan.
Selain itu, dilaporkan pula kinerja Satgas Jembatan dalam memperbaiki jalur terputus akibat bencana di Sumatera.
Serta peningkatan keberhasilan operasi pengamanan TNI di wilayah Papua.
