Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar (Kanwil LTO) berhasil mengamankan potensi penerimaan negara sebesar Rp 4,121 triliun dari penagihan aktif kepada wajib pajak (WP) besar yang menunggak. Langkah ini ditempuh melalui serangkaian tindakan tegas, termasuk pemblokiran rekening hingga penyitaan aset.
Penindakan ini dilakukan sebagai upaya mengamankan target penerimaan negara tahun 2025, sekaligus menciptakan keadilan bagi wajib pajak yang telah patuh membayar pajak. Hal ini juga diharapkan memberikan efek jera bagi para penunggak.
Kanwil LTO, sebagai kantor pajak khusus yang menangani WP dengan kontribusi signifikan, terus berupaya menegakkan hukum perpajakan. Kepatuhan sukarela melalui sistem *self-assessment* terus didorong, namun penegakan hukum administrasi perpajakan tetap dioptimalkan.
Salah satu langkah yang diambil adalah “Pekan Pemblokiran Rekening Serentak” pada 12-21 November 2025. Dalam periode tersebut, Juru Sita Pajak Negara (JSPN) memblokir 33 rekening bank milik 17 WP dari 4 Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar.
Selain pemblokiran, tindakan penyitaan juga dilakukan terhadap aset WP yang tidak merespons upaya persuasif dan penagihan aktif. Hingga 12 Desember 2025, tercatat 35 aset milik WP atau Penanggung Pajak telah disita, meliputi tanah, kendaraan bermotor, peralatan/mesin, hingga rekening bank. Aset yang disita termasuk sebidang tanah seluas 10 hektare di Gresik dan peralatan IT di Bali.
Langkah tegas ini sejalan dengan arahan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menargetkan pelunasan tunggakan pajak dari 200 Wajib Pajak Penunggak Terbesar Nasional. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar sendiri tengah mengoptimalkan penagihan aktif terhadap 35 WP yang termasuk dalam daftar 200 penunggak terbesar, dengan total tunggakan mencapai Rp 7,521 triliun.
