Payakumbuh – Ribuan pekerja rentan di Kota Payakumbuh akan terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan mulai tahun 2026. Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk merealisasikan program ini.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Ruang Kerja Wali Kota Payakumbuh, Jumat (5/12/2025).
Pemko Payakumbuh menargetkan 3.158 pekerja rentan masuk dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2026.
Seluruh iuran pekerja rentan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemko Payakumbuh.
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menegaskan komitmennya untuk melindungi warganya, terutama kelompok pekerja rentan.
“MoU ini adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warganya, khususnya pekerja yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian,” ujarnya.
Pekerja rentan yang didaftarkan adalah mereka yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan telah diverifikasi oleh Dinas Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, serta pemerintah kelurahan.
Pemko Payakumbuh telah menyiapkan anggaran Rp661.149.750 untuk menjalankan program perlindungan ini.
Sebagai langkah awal, Pemko Payakumbuh telah mendaftarkan 2.410 pekerja rentan pada Desember 2025. Iuran mereka berasal dari sumbangan pribadi Wali Kota Zulmaeta, Baznas, dan donatur lainnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi, Iddal, mengapresiasi langkah Pemko Payakumbuh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Harapan kami, masyarakat terutama pekerja rentan dapat terlindungi melalui jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” kata Iddal.
Iddal menambahkan, jaminan sosial merupakan langkah nyata untuk memutus rantai kemiskinan.
