Jakarta – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai kebijakan penugasan guru wali yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 11 Tahun 2025 berpotensi menambah beban kerja guru. P2G juga mengkritik aturan ini karena dinilai tidak menjadi solusi efektif atas persoalan utama kekurangan guru bimbingan konseling (BK) di sekolah.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menyampaikan kritik tersebut saat dihubungi pada Senin, 24 November 2025.
Menurut Iman, kebijakan yang memberi mandat guru mata pelajaran untuk melakukan pendampingan siswa merupakan langkah darurat yang belum dipertimbangkan secara matang. Ia menegaskan, tugas pendampingan siswa seharusnya menjadi domain utama guru BK.
“Pemerintah seharusnya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan guru BK, alih-alih mengalihkan fungsi pendampingan kepada guru reguler. Ini terkait pendampingan dan kesehatan mental anak. Pemerintah ingin menambal kekurangan guru BK, tetapi tugasnya malah dialihkan ke guru mata pelajaran,” ujar Iman.
P2G juga menyoroti klaim pemerintah yang menyatakan beban kerja guru telah dikurangi sehingga sebagian jam dapat dikonversi menjadi tugas pendampingan. Faktanya, P2G menemukan banyak guru di daerah kesulitan memenuhi syarat jam mengajar minimal 24 jam per minggu.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada pencairan tunjangan sertifikasi guru.
“Banyak guru yang tidak bisa mengonversi beban kerjanya. Akibatnya, mereka tidak memenuhi 24 jam, dan sertifikasinya tidak kunjung cair. Ini perlu dicek pemerintah pusat apakah konversi beban kerja sudah berjalan dengan baik,” kata Iman.
Ia menambahkan, jika pendampingan siswa tidak dihitung sebagai beban kerja, guru wali justru akan menghadapi persoalan baru karena tugas tambahan itu tidak diakui secara administratif.
Selain itu, P2G juga menyoroti kurangnya pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi ini. Iman menyebut P2G hanya diikutsertakan dalam tahap sosialisasi, bukan dalam perumusan kebijakan.
“Kami tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Jadi kami tidak tahu apa dasar penetapan guru wali selain untuk menambal kekurangan guru BK,” jelasnya.
Iman menegaskan, penugasan guru wali sebagai solusi jangka pendek dapat dipahami, namun bukan merupakan jalan keluar permanen. Ia mendesak pemerintah untuk menghitung secara rinci dampak kebijakan serta mendengar keluhan guru di daerah yang kesulitan mengonversi beban kerja.
“Harus ada perhitungan lebih rinci. Tolong Kemendikdasmen perhatikan keluhan guru di berbagai daerah yang beban kerjanya sulit dikonversi,” imbuh Iman.
Sebelumnya, Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Putra Asga Elevri, menjelaskan bahwa seluruh guru SMP-SMA/SMK saat ini wajib menjadi guru wali, kecuali kepala sekolah. Kebijakan ini telah tertuang dalam Permendikdasmen No. 11 tahun 2025.
Putra mengatakan, setidaknya ada tujuh kompetensi khusus atau bekal yang harus dimiliki guru wali. Ia menyebutnya “tujuh jurus”.
“Mereka diharapkan dapat mengenali potensi murid, memberikan pengetahuan pada murid soal bagaimana mengelola emosi, serta menjadikan murid tangguh dalam menghadapi kegagalan dan kesalahan dalam proses belajar,” ujar Putra dalam acara Ngopi Bareng Media menuju Hari Guru Nasional 2025 di On3 Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 24 November 2025.
Empat jurus lainnya mencakup mengajari anak untuk konsisten dalam menerapkan disiplin positif, mampu menjalin koneksi, dan memiliki kemampuan bahasa yang empatik.
Dengan demikian, Putra berharap banyak guru yang turut menjaga murid di sekolah. Tidak hanya guru BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran, tetapi kini juga dipantau secara berkala oleh guru wali.
“Setiap ada perubahan sedikit saja, misalnya siswa yang tadinya rajin jadi malas, itu nanti dideteksi oleh guru mata pelajaran, setelah itu berdiskusi dengan guru wali,” kata Putra.
