Jakarta – Pemerintah menargetkan seluruh warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Saat ini, sekitar 50 juta penduduk belum terjangkau layanan perbankan.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, kepemilikan rekening menjadi kunci utama akses layanan keuangan formal.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menyampaikan hal ini dalam acara Munas XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Jumat (21/11/2025).
“Saat ini terdapat sekitar 50 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening,” tegas Anggito.
Pemerintah berupaya memperkuat literasi dan inklusi keuangan, serta mengefektifkan penyaluran program ekonomi melalui target ini.
Data LPS menunjukkan disparitas inklusi keuangan di berbagai wilayah.
Kalimantan mencatat persentase penduduk tanpa rekening tertinggi, mencapai 25,55 persen.
Sulawesi, Maluku, dan Papua menyusul dengan angka 23,47 persen.
Sumatra mencatat 19,08 persen, Jawa 19,55 persen.
Bali dan Nusa Tenggara menjadi wilayah dengan inklusi keuangan terbaik, hanya 14,30 persen penduduk tanpa rekening.
Kelompok usia 5-14 tahun menjadi penyumbang terbesar penduduk tanpa rekening, mencapai 76,3 persen.
Kemudian diikuti kelompok usia 15-24 tahun sebanyak 15,6 persen.
Anggito menekankan pentingnya percepatan dan peningkatan literasi keuangan sejak dini.
“Banyak (masyarakat) yang masih kurang literasi (keuangan), sehingga masyarakat perlu memahami cara menyimpan dan mengelola uang sejak dini,” pungkasnya.
