Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengunjungi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung penyerapan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN yang ditempatkan di BTN, setelah bank tersebut baru merealisasikan kredit sebesar Rp10,5 triliun atau 42 persen dari total Rp25 triliun.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan memindahkan dana sisa sebesar Rp15 triliun jika BTN tidak dapat menyerapnya dalam waktu dekat. Pernyataan ini disampaikan Purbaya di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/10/2025) malam.
Menkeu mengaku belum memiliki rincian serapan dana secara mendalam. Oleh karena itu, dia berencana berdiskusi langsung dengan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di kantor BTN. Dalam kunjungannya, Purbaya akan melibatkan perwakilan dari Danantara, mengingat posisinya sebagai pengawas BPI tersebut.
Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu tetap optimistis. Ia menargetkan seluruh dana sebesar Rp25 triliun tersebut akan terserap habis pada November 2025. Dana akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estat, perdagangan, kesehatan, serta menjadi fokus utama untuk pembiayaan perumahan rakyat.
Nixon menjelaskan bahwa realisasi serapan Rp10,5 triliun merupakan data hingga September 2025. Dari jumlah tersebut, nilai kredit yang di-reimburse baru sekitar Rp4,5 triliun. Sisa klaim akan diajukan pada bulan Oktober.
Lambatnya penyerapan pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang khusus untuk pembiayaan perumahan, terutama Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Proses KPR dianggap lebih kompleks dibandingkan kredit umum, meliputi tahap verifikasi hingga persetujuan. Selain itu, penyerapan dana pemerintah juga masih dalam tahap awal, seiring proses penyaluran kredit yang berlangsung secara bertahap sesuai jadwal.
BTN telah menyiapkan pipeline kredit di berbagai segmen, mulai dari korporasi, komersial, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), konsumer, hingga syariah. Total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, atau lebih besar dari Penempatan Uang Negara (PUN) sebesar Rp25 triliun yang ditempatkan. Nixon memastikan pipeline tersebut siap untuk dicairkan sesuai yang telah dijadwalkan.
