Jakarta – Pemerintah daerah diminta berbenah diri dalam mengelola anggaran, menyusul adanya pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, menekankan pentingnya efisiensi dan peningkatan pendapatan daerah.
“Pak Prabowo kan selalu bilang begitu. Lalu belanja juga sering bocor. Bagaimana itu tidak terjadi lagi,” ujar Arse di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/10).
Politikus Partai Golkar itu meyakini, pemda punya potensi besar untuk meningkatkan pendapatan melalui perbaikan tata kelola.
Ia menyoroti banyaknya program pemda yang tidak efektif dan hanya membuang anggaran.
“Ngapain itu antar kantor di sela-selanya harus ada pagar. Kan nambah biaya itu, berarti perlu rasionalisasi perlu efektifikasi,” tegasnya, mencontohkan pembangunan pagar antar kantor pemda.
Arse juga mendorong pemda mengoptimalkan sumber pendapatan lain, seperti BUMD dan kerjasama dengan swasta melalui skema Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (KPS).
Penurunan TKD dalam APBN 2026 menjadi perhatian serius.
Sempat dianggarkan Rp650 triliun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian menambah Rp43 triliun, sehingga total TKD menjadi Rp693 triliun.
