Bandung Barat – Kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terus bertambah, dengan total 1.333 orang menjadi korban hingga Kamis (25/9/2025). Mayoritas korban adalah pelajar di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas. Insiden ini diduga kuat akibat penggunaan bahan baku makanan yang tidak segar.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengaku terheran-heran dengan kondisi tersebut. Ia menyebut, ayam yang digunakan sebagai lauk untuk MBG di Kabupaten Bandung Barat sebenarnya telah dibeli sejak Sabtu, namun baru dimasak pada hari Rabu, empat hari kemudian. “Di luar nalar,” ujar Nanik.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Bandung Barat mencatat, 1.333 korban terakumulasi dari tiga kejadian. Kasus pertama terjadi di klaster Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cipari pada Senin (22/9/2025) hingga Selasa (23/9/2025) dengan 393 korban. Kemudian, di Cihampelas, 192 orang mengalami keracunan, termasuk 176 siswa SMKN 1 Cihampelas dan pelajar lainnya.
Keracunan juga meluas ke klaster SPPG di Desa Neglasari, Citalem, dan Cijambu, Kecamatan Cipongkor, yang menyebabkan 201 korban. Satu hari berselang, kasus serupa kembali terjadi dengan jumlah korban lebih besar, yakni 730 orang dari menu MBG yang berbeda.
Para korban, mulai dari pelajar SD hingga SMA/SMK, mengalami gejala seperti mual, pusing, hingga sesak napas setelah menyantap makanan MBG. Bahkan, salah satu cucu Prof Mahfud turut menjadi korban keracunan. Situasi ini memicu munculnya gerakan para orang tua siswa untuk memboikot program MBG.
Meskipun program MBG disebut memiliki makna politis yang sangat positif dan menjadi salah satu kampanye kunci pasangan Prabowo-Gibran dalam memenangkan Pilpres 2024, dampak keracunan massal ini dinilai membahayakan generasi muda. Oleh karena itu, anggaran ratusan triliun rupiah yang dialokasikan untuk program ini disarankan untuk dialihkan demi menggratiskan pendidikan secara merata dan paripurna dari Sabang sampai Merauke, selaras dengan makna adiluhung UUD 1945.
Perbandingan dengan negara seperti Korea Utara dan Kuba yang mampu menggratiskan pendidikan bagi seluruh rakyatnya, menunjukkan bahwa Indonesia juga memiliki potensi untuk melakukan hal serupa. Hal ini mengisyaratkan bahwa kemampuan Indonesia untuk menggratiskan pendidikan adalah masalah kemauan, bukan ketidakmampuan.
