Jakarta – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengungkap adanya oknum politikus yang mencoba “mencari proyek” dalam program makan bergizi gratis (MBG).
Nanik geram dengan kelakuan politikus tersebut yang justru meminta proyek dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alih-alih membantu mengatasi kasus keracunan massal.
“Kamu politikus bukannya bantu saya, bagaimana mengomunikasikan soal keracunan malah minta dapur,” kata Nanik dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (26/9).
Nanik mengaku langsung memblokir nomor politikus yang tidak disebutkan namanya itu karena menolak permintaannya.
“Saya langsung block, block, block, enak saja lu ngurusin dapur,” tegasnya.
Nanik menegaskan akan menindak tegas SPPG yang bermasalah tanpa pandang bulu. “Mau punyanya jenderal, mau punyanya siapa, kalau melanggar akan saya tutup, saya enggak peduli. Karena ini menyangkut nyawa manusia,” ujarnya.
Transparansi program MBG menjadi sorotan dan menuai kritik.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai carut marut program MBG disebabkan perencanaan hingga evaluasi sistem dilakukan secara tertutup.
“Sistemnya tidak akuntabel, pengelolaannya tidak transparan, orang-orang yang terlibat tidak kredibel. Jadi rusak semua sistemnya,” kata Ubaid.
Ubaid juga menyoroti potensi konflik kepentingan dalam program ini. “Bagaimana mulai dari perencanaan, penunjukan dapur, itu yang terbuka. Jangan tiba-tiba TNI ambil jatah berapa dapur, polisi ambil jatah berapa dapur, parpol, DPR, gitu kan. Itu main-main ini,” pungkasnya.
