Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengecam keras kasus keracunan massal yang terjadi akibat program makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah. YLKI mendesak pemerintah untuk segera mengusut tuntas kasus ini.
YLKI juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi total program MBG dan berbenah diri. Bahkan, YLKI menyarankan agar program tersebut dihentikan sementara waktu.
“Konsumen penerima manfaat MBG berhak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan,” tegas Ketua YLKI, Niti Emiliana, Kamis (25/9/2025).
Menurut Niti, polemik yang muncul dalam program MBG menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam pelaksanaannya.
YLKI mendesak adanya pelatihan, standar, dan jaminan higiene sanitasi untuk sarana dan prasarana dapur. Mereka juga menyoroti masalah kehalalan wadah makanan (food tray) yang harus dijamin keamanannya.
“Bila terbukti food tray tidak terjamin kehalalannya, perlu ada penarikan dan penggantian alternatif,” kata Niti.
YLKI juga mendesak adanya tenaga ahli gizi profesional dan terlatih untuk memastikan gizi seimbang dan memantau distribusi program MBG di seluruh Indonesia.
Standar dan jaminan keamanan pangan MBG harus diperketat. Ini adalah hak mutlak penerima manfaat.
“YLKI mendorong perombakan sistem secara menyeluruh dari hulu hingga hilir untuk memastikan keamanan pangan ‘safe from farm to table’, serta audit standar dapur dan standar makanan MBG,” ujar Niti.
Pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab atas setiap kasus atau kerugian yang dialami penerima manfaat.
YLKI juga meminta pemerintah membuka ruang pengaduan masyarakat terkait program MBG. Aduan masyarakat dapat menjadi koreksi atas jalannya program tersebut.
