Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh mengimbau kepala daerah yang baru dilantik untuk berinovasi guna mengatasi ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat.
“Jika hanya mengandalkan dana pusat, akan muncul permasalahan baru dalam kepemimpinan, terutama bagi yang baru menjabat,” kata Rahmat di Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Rahmat menyebut rendahnya kemandirian fiskal di Sumatera Barat sebagai contoh. Dari APBD sebesar Rp 5,7 triliun pada 2023, PAD hanya mencapai kurang dari Rp 2 triliun.
“Tidak ada satu pun kabupaten, kota, maupun provinsi di Sumatera Barat yang benar-benar mandiri dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya mencari sumber pendanaan alternatif dan membangun jaringan dengan pemerintah pusat serta pihak lain.
“Jika kepala daerah tidak proaktif dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, maka alokasi dana dari APBN bisa berkurang,” kata Rahmat.
Menurut Rahmat, kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat juga krusial.
“Kolaborasi ini efektif untuk mengoptimalkan potensi daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat,” ujarnya.
Dengan strategi inovatif dan kemitraan yang kuat, kepala daerah diharapkan dapat menciptakan kemandirian fiskal bagi daerah yang dipimpinnya.
