Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa pemerintah akan melunasi utang program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih senilai Rp 240 triliun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertahap selama enam tahun, terhitung sejak Kamis (6/8/2026).
Dilansir dari laporan terkini, kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melunasi pokok dan bunga atas fasilitas kredit perbankan yang sebelumnya digunakan untuk membiayai pembentukan koperasi tersebut.
Skema pelunasan ini dirancang dengan pembagian beban pembayaran pokok utang sebesar Rp 40 triliun setiap tahunnya di luar perhitungan bunga pinjaman.
“Ya kita bayar utangnya, jadi itu kan Rp 240 triliun kreditnya ya kira-kira, setiap tahun itu di-stretch ke enam tahun,” kata Purbaya.
Pemerintah menargetkan cicilan pertama atas utang tersebut akan mulai disalurkan pada bulan September 2026 mendatang.
Proses administrasi dan pembayaran saat ini tengah dikoordinasikan secara intensif antara Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Danantara, serta pihak perbankan terkait.
“Kami sedang kerja sama dengan BPKP dan Danantara, banknya sendiri dan tim dari sini untuk memastikan itu bisa berjalan termasuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada,” kata Purbaya.
Kementerian Keuangan berupaya memastikan bahwa seluruh tahapan pembayaran berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan demi menjaga stabilitas fiskal negara.
Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa keberlangsungan operasional desa tidak akan terganggu oleh kebijakan pembayaran utang tersebut.
Penyaluran Dana Desa tetap akan dilakukan seperti biasa agar program pembangunan di tingkat lokal tidak terhambat.
Selain itu, masyarakat desa tetap mendapatkan akses terhadap keuntungan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dihasilkan oleh operasional Kopdes Merah Putih.
Pemerintah juga menetapkan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh koperasi tersebut nantinya akan menjadi milik desa sepenuhnya.
“Desa kan masih dapat sepertiganya dan nanti dari koperasi itu keuntungannya SHU-nya ke warga desa,” kata Purbaya.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan finansial bagi pengembangan ekonomi pedesaan di masa depan.
Kepemilikan aset oleh desa diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengelolaan koperasi yang lebih transparan dan berkelanjutan.
Pemerintah tetap berkomitmen untuk terus memantau efektivitas penggunaan dana tersebut agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga desa.
Seluruh proses pengawasan akan melibatkan berbagai lembaga negara untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara maupun aset koperasi.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menata ulang beban utang program strategis nasional yang sempat menggunakan fasilitas kredit perbankan.
Dengan adanya kepastian pembayaran ini, perbankan nasional diharapkan mendapatkan kepastian atas pengembalian dana kredit yang telah dikucurkan sebelumnya.
