Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Negara pada Kamis (23/7/2026) untuk melaksanakan rapat terbatas membahas program strategis Koperasi Desa Merah Putih.
Dilansir dari MSN, kehadiran para pejabat negara tersebut terpantau mulai memenuhi kompleks istana untuk mengikuti agenda pembahasan mengenai tata kelola ekonomi pedesaan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa agenda utama pertemuan tersebut difokuskan pada pengembangan koperasi di tingkat desa.
“Koperasi Desa Merah Putih, sepertinya itu, tapi saya belum tahu betul, saya bawa bahan saja yang banyak,” kata Purbaya.
Kehadiran para menteri dalam rapat ini menunjukkan urgensi pemerintah dalam mengonsolidasikan kebijakan ekonomi kerakyatan di bawah arahan langsung presiden.
Sejumlah pimpinan kementerian koordinator terlihat hadir di lokasi untuk memberikan laporan teknis terkait sektor masing-masing.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra terpantau tiba bersama Menko Polkam Djamari Chaniago untuk menghadiri rapat tersebut.
Menko PM Muhaimin Iskandar serta Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga tampak memasuki area Istana Negara.
Selain itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan turut hadir untuk membahas sinkronisasi kebijakan pangan dengan program koperasi yang diusung pemerintah.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono dipastikan terlibat dalam pembahasan ini mengingat substansi rapat berkaitan langsung dengan tugas pokok kementeriannya.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko dan Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto juga menjadi bagian dari rangkaian pejabat yang dipanggil dalam pertemuan tersebut.
Keterlibatan berbagai kementerian koordinator mengindikasikan adanya integrasi kebijakan lintas sektoral untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih secara nasional.
Rapat terbatas ini merupakan langkah evaluasi pemerintahan dalam memperkuat struktur ekonomi dari level akar rumput melalui pemberdayaan koperasi.
Pemerintah menargetkan penguatan kelembagaan koperasi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh wilayah Indonesia.
Para menteri membawa berbagai bahan pertimbangan teknis untuk mendukung pengambilan keputusan presiden terkait kerangka kerja koperasi tersebut.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut mengenai rincian teknis maupun tenggat waktu pelaksanaan program setelah rapat terbatas selesai.
Kehadiran para pembantu presiden di istana mencerminkan koordinasi yang intensif dalam merumuskan arah kebijakan di tengah dinamika ekonomi domestik.
Seluruh jajaran menteri dan kepala lembaga terkait diharapkan segera melakukan tindak lanjut setelah mendapatkan arahan langsung dari Prabowo Subianto dalam pertemuan tersebut.
