Yogyakarta – Pemerintah menetapkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai saluran utama tunggal untuk distribusi seluruh barang bersubsidi guna memastikan keberlanjutan ekonomi di tingkat desa pada Jumat (17/7/2026).
Dilansir dari MSN, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kebijakan ini diputuskan dalam rapat kabinet untuk memberikan kepastian usaha bagi jaringan koperasi tersebut.
Purbaya menegaskan bahwa seluruh barang bersubsidi tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan di luar jaringan distribusi resmi Kopdes Merah Putih.
“Kemarin diputuskan di rapat kabinet bahwa semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu,” kata Purbaya.
Implementasi skema ini bertujuan menciptakan aktivitas usaha yang berkelanjutan bagi koperasi dengan mengintegrasikannya ke dalam rantai distribusi barang milik negara.
Pemerintah optimistis bahwa model bisnis ini akan menjamin profitabilitas koperasi selama operasional dijalankan dengan tata kelola yang transparan.
“Harusnya dari situ saja Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung,” kata Purbaya.
Purbaya menambahkan bahwa pencegahan praktik korupsi menjadi faktor krusial dalam menjaga keamanan aset dan keuntungan koperasi tersebut.
“Asal enggak dikorupsi, harusnya sih aman,” kata Purbaya.
Guna mendukung stabilitas pada tahap awal, pemerintah akan menanggung beban biaya pelatihan serta gaji pegawai koperasi selama kurun waktu satu setengah hingga dua tahun.
Dukungan finansial ini dirancang untuk memastikan pengelolaan koperasi berjalan optimal sebelum entitas tersebut mampu berdiri secara mandiri.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan peran koperasi dalam infrastruktur nasional.
Selain menyalurkan barang subsidi, Kopdes Merah Putih juga akan bertindak sebagai penyalur utama bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan.
Peran strategis lainnya yang dibebankan kepada koperasi adalah bertindak sebagai pembeli atau offtaker hasil panen petani lokal.
Fokus utama dalam peran offtaker tersebut meliputi penyerapan komoditas gabah, beras, dan jagung untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.
Perluasan fungsi ini mencakup pula potensi pengelolaan sektor pertambangan oleh Kopdes Merah Putih di masa depan.
Pemerintah juga tengah mempersiapkan pengadaan logistik pendukung, termasuk spesifikasi perangkat seperti kipas angin Imatsu MDF, untuk menunjang operasional kantor koperasi di berbagai wilayah.
