Jakarta – Industri kemasan nasional diproyeksikan tetap mencatatkan pertumbuhan sebesar 5% hingga 6% pada 2026 meski dihadapkan pada tekanan biaya produksi yang tinggi serta ketidakpastian permintaan pasar, menurut pernyataan Direktur Eksekutif Indonesian Packaging Federation (IPF) Henky Wibawa pada Jumat (10/7/2026).
Dilansir dari Katadata.co.id, pertumbuhan tersebut didorong oleh kuatnya konsumsi rumah tangga yang berkontribusi lebih dari 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta meningkatnya sektor e-commerce dan program pangan nasional.
Program pangan nasional yang menyalurkan sekitar 190 juta porsi makanan setiap harinya menjadi katalis utama dalam menjaga permintaan kemasan di sektor makanan dan minuman.
“Peluang konsumsi rumah tangga masih kuat,” kata Henky.
Namun, laju pertumbuhan industri saat ini masih dibatasi oleh dampak krisis pasokan nafta global yang sempat memicu lonjakan harga biji plastik hingga 200%.
Meskipun harga bahan baku mulai menunjukkan tren penurunan, pelaku industri tetap merasakan beban biaya input produksi yang tinggi di tengah pelemahan daya beli masyarakat.
Selain tantangan ekonomi, industri kemasan juga wajib beradaptasi dengan regulasi lingkungan seperti Extended Producer Responsibility (EPR) dan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai.
“Regulasi baru terkait EPR dan pengurangan plastik sekali pakai menuntut adaptasi yang tidak mudah bagi pelaku industri,” kata Henky.
Proyeksi pertumbuhan 5% hingga 6% tersebut dinilai lebih moderat dibandingkan ekspektasi awal tahun, namun tetap mencerminkan prospek positif bagi sektor kemasan.
Menanggapi ketidakpastian harga bahan baku dan meningkatnya biaya kepatuhan regulasi, sebagian besar pelaku usaha memilih untuk menahan rencana ekspansi kapasitas produksi.
“Kecenderungan saat ini, pelaku usaha lebih memilih menahan ekspansi kapasitas dan fokus pada efisiensi biaya serta penyesuaian volume produksi,” kata Henky.
Strategi efisiensi operasional menjadi prioritas utama bagi perusahaan guna menjaga daya saing di pasar domestik yang semakin selektif.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan, IPF mendesak pemerintah agar memberikan dukungan kebijakan yang mampu menciptakan kepastian usaha bagi para pelaku industri.
Stabilisasi harga energi dan bahan baku menjadi kebutuhan mendesak agar biaya produksi nasional tetap terkendali.
Pelaku industri juga mengharapkan adanya insentif investasi yang ditujukan untuk pengembangan teknologi daur ulang serta kemasan berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan.
Konsistensi dalam implementasi regulasi EPR diperlukan agar pelaku usaha memiliki kepastian dalam menyusun rencana investasi jangka panjang di Indonesia.
Penguatan infrastruktur logistik juga dinilai krusial untuk memperbaiki rantai pasok domestik dan meningkatkan daya saing industri kemasan secara keseluruhan.
“Selain itu, dukungan infrastruktur logistik juga diperlukan untuk memperkuat rantai pasok domestik dan meningkatkan daya saing industri kemasan nasional,” kata Henky.
