Jakarta – Kementerian Pertahanan (Kemhan) memutuskan untuk merombak total kurikulum program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menyusul adanya insiden meninggalnya lima peserta dalam masa pendidikan.
Meskipun terjadi pergeseran fokus dari skema Komponen Cadangan (Komcad) menuju pendidikan bela negara, seluruh operasional pendidikan tetap dipusatkan di 67 satuan pendidikan (Satdik) yang telah ditentukan sebelumnya.
Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, mengonfirmasi kebijakan tersebut saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (1/7).
Donny menegaskan bahwa perubahan mendasar terletak pada substansi materi pembelajaran yang kini sepenuhnya menghapus pelatihan kemiliteran praktis seperti taktik tempur dan penggunaan senjata api.
“Namun tempat pembelajaran, tempat pendidikan tetap di 67 Satdik tersebut. Cuma waktunya saja yang berubah,” ujar Donny.
Dalam kurikulum baru ini, peserta SPPI akan difokuskan pada penguatan materi bela negara serta pelatihan manajerial yang relevan dengan tugas pengabdian mereka di masyarakat.
Durasi pendidikan bela negara juga dipangkas secara signifikan dari yang sebelumnya berlangsung selama satu bulan menjadi hanya dua pekan saja.
Setelah menyelesaikan pendidikan bela negara, para peserta akan melanjutkan sesi pelatihan manajerial selama kurang lebih satu bulan penuh.
Pelatihan manajerial ini dirancang khusus untuk membekali peserta dalam mengelola sektor-sektor strategis seperti koperasi dan pemberdayaan kampung nelayan.
Pihak kementerian tetap mempertahankan nilai-nilai dasar kepemimpinan dalam kurikulum baru tersebut guna membentuk karakter peserta yang tangguh.
Materi yang tetap diajarkan meliputi disiplin, kepemimpinan, kerja sama, koordinasi, integritas, dan ketepatan waktu.
“Sehingga itulah pendidikan-pendidikan seperti disiplin dan segala macam itu paling tidak bisa kita ajarkan kepada mereka untuk berlatih disiplin waktu, kemudian kerja sama, koordinasi dan lain sebagainya,” kata Donny.
Di sisi lain, Kemhan memutuskan untuk tetap mewajibkan penggunaan seragam militer bagi seluruh peserta program SPPI meskipun materi kemiliteran telah ditiadakan.
Donny menjelaskan bahwa keputusan penggunaan seragam ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi anggaran negara agar tidak terjadi pemborosan biaya pengadaan atribut baru.
“Ya nanti kalau kita ganti seragam nambah biaya lagi nanti. Ya tetap kita menggunakan seragam,” tegasnya.
Revisi kurikulum ini merupakan respons langsung pemerintah atas evaluasi mendalam setelah lima peserta dilaporkan meninggal dunia saat menjalani pelatihan dengan pola Komcad yang cukup berat.
Dengan pola baru ini, Kemhan berharap para sarjana penggerak tetap memiliki jiwa nasionalisme dan kedisiplinan tinggi tanpa harus terpapar risiko pelatihan militer yang intensif.
Program ini diharapkan menjadi jembatan bagi para lulusan universitas untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di berbagai pelosok tanah air.
