Padang – Pemerintah Kota Padang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat. Capaian ini menjadi yang ke-13 secara berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan kabar tersebut dalam rapat koordinasi bulanan di Balai Kota, Senin (15/6/2026). Rapat strategis itu dihadiri Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Sekretaris Daerah, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekaligus menjadi forum evaluasi tata kelola pemerintahan.
Fadly mengapresiasi seluruh aparatur sipil negara atas dedikasi mereka dalam menjaga transparansi keuangan. Ia menilai raihan WTP menjadi bukti komitmen kolektif jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
“Capaian ini patut kita syukuri dan menjadi bukti komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel. Terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras,” ujar Fadly di hadapan peserta rapat.
Usai menyampaikan apresiasi, Fadly menginstruksikan seluruh pimpinan OPD untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan visi Smart City dan Kota Sehat. Pemko Padang menargetkan masuk jajaran 10 besar kota pintar di Indonesia sekaligus meraih penghargaan Swasti Saba Wistara kategori emas.
Untuk mencapai target tersebut, Wali Kota menekankan pentingnya optimalisasi program unggulan seperti Smart Surau, Padang SIGAP, Padang Amanah, dan Padang Melayani. Seluruh perangkat daerah juga diminta memprioritaskan digitalisasi pelayanan publik sebagai indikator pendukung utama.
Di sisi lain, Fadly turut menyoroti kualitas pembangunan fisik di lapangan. Ia meminta dinas terkait memperketat pengawasan proyek infrastruktur agar hasil pembangunan lebih kokoh dan berumur panjang.
“Saya melihat ada beberapa pembangunan infrastruktur baru yang sudah mengalami kerusakan. Ini harus menjadi perhatian serius karena setiap pembangunan harus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi itu, Pemko Padang menegaskan kembali komitmennya untuk meningkatkan performa pelayanan publik. Fokus utama pemerintah kota tetap pada transparansi anggaran dan pembangunan berkualitas demi meningkatkan kesejahteraan warga Padang.
