Jakarta – Percepatan penyediaan ruang belajar menjadi fokus utama dalam upaya pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menargetkan agar tidak ada lagi siswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar di tenda darurat saat memasuki tahun ajaran baru pada Juli 2026.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat terdapat 4.922 satuan pendidikan yang terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut. Saat ini, kegiatan pembelajaran telah berjalan 100 persen dengan mayoritas siswa sudah kembali menempati sekolah asal masing-masing.
Tercatat sebanyak 4.828 sekolah telah melaksanakan kegiatan belajar di sekolah asal. Sementara itu, sebagian kecil siswa sisanya masih harus belajar di kelas darurat, tenda, maupun menumpang di sekolah lain.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa pemerintah terus memprioritaskan percepatan pemulihan fasilitas pendidikan, terutama bagi sekolah yang berada di zona merah dan membutuhkan relokasi.
“Kemudian proses pembelajaran berjalan, tapi dari 4.922 ada beberapa sekolah yang ada di tenda dan terutama di daerah merah yang harus relokasi, ini sedang kita bicarakan mengenai kesiapan tempat untuk relokasinya. Kemudian ada juga yang menumpang di sekolah lain, ada juga yang di kelas darurat, itu ada beberapa. Tapi mayoritas sudah di sekolah masing-masing,” kata Tito.
Ia menambahkan, pihaknya bersama Kemendikdasmen kini tengah mempercepat pembangunan ruang kelas darurat bagi sekolah yang masih menggunakan tenda, khususnya bagi sekolah yang masih menanti kepastian lahan relokasi.
Targetnya, pada tahun ajaran baru mendatang tidak ada lagi siswa yang belajar di tenda. Harapannya, seluruh siswa minimal telah berpindah ke fasilitas sekolah darurat yang dinilai lebih layak serta aman.
Kondisi lapangan menunjukkan, di Aceh terdapat 3.120 sekolah terdampak, dengan 3.056 sekolah telah beroperasi di lokasi asal. Sisanya, 34 sekolah masih menggunakan kelas darurat, 26 sekolah berada di tenda, dan empat sekolah menumpang.
Situasi serupa terjadi di Sumatera Utara, di mana 1.133 dari 1.149 sekolah sudah kembali belajar di lokasi asal. Sementara di Sumatera Barat, sebanyak 639 dari 653 sekolah telah kembali beroperasi normal di sekolah masing-masing.
Upaya pemulihan ini diperkuat melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026. Hingga 18 Mei 2026, sebanyak 3.087 sekolah di tiga provinsi tersebut telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp2,98 triliun.
Dari jumlah tersebut, 2.988 sekolah telah menerima penyaluran dana tahap pertama senilai Rp2,03 triliun. Pelaksanaan revitalisasi dilakukan melalui dua skema, yakni swakelola oleh sekolah untuk 2.820 satuan pendidikan serta kolaborasi dengan TNI AD untuk 267 sekolah yang masuk kategori rusak berat dan relokasi.
Selain itu, sebanyak 223 sekolah lainnya masih dalam proses penyaluran bantuan dengan nilai mencapai Rp83,3 miliar. Melalui percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini, Satgas PRR menargetkan pemulihan tidak hanya memastikan kegiatan belajar mengajar berlangsung, tetapi juga menghadirkan lingkungan belajar yang lebih aman, layak, dan berkelanjutan bagi siswa di wilayah terdampak bencana.
