Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada jajaran birokrasi di instansi pemerintah terkait adanya fenomena deep state atau negara dalam negara. Prabowo menyebut para oknum birokrat yang tidak patuh menjadi hambatan utama efektivitas kinerja pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya di rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 20 Mei 2026. Menurut Prabowo, meski jumlahnya tidak dominan, keberadaan oknum birokrat nakal dapat merusak integritas sistem pemerintahan secara keseluruhan.
“Yang sedikit itu yang harus kami tindak. Yang namanya deep state,” tegas Prabowo di Gedung MPR/DPR/DPD.
Prabowo menyoroti pola kerja para aktor deep state yang cenderung merasa kebal dari hukum. Mereka seringkali memanfaatkan posisi mereka yang tetap bertahan dalam birokrasi, meskipun presiden maupun menteri telah berganti melalui pemilihan umum.
Salah satu modus operandi yang disorot Prabowo adalah upaya memanipulasi para menteri. Oknum tersebut kerap menyodorkan dokumen kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu untuk ditandatangani saat menteri dalam kondisi lelah atau menjelang akhir jam kerja.
Selain itu, Prabowo mengkritik kebiasaan birokrat yang kerap membuat aturan tambahan yang tidak perlu. Ia mencontohkan, ketika pemerintah pusat telah menginstruksikan penyederhanaan izin usaha, oknum birokrat justru menerbitkan aturan teknis yang justru semakin merumitkan iklim investasi.
Menghadapi tantangan tersebut, mantan Menteri Pertahanan ini menginstruksikan seluruh jajaran menteri untuk segera melakukan penertiban internal secara menyeluruh. Ia meminta para menteri meningkatkan kewaspadaan terhadap birokrat yang berpengalaman lama namun memiliki itikad buruk dalam bekerja.
“Saya ingatkan semua menteri, tertibkan birokrasimu ke bawah! Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia itu pengalamannya lama,” imbuh Prabowo.
Kehadiran Presiden Prabowo dalam rapat paripurna ini bertujuan untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF). Ia mencatatkan sejarah sebagai presiden pertama yang memaparkan KEM-PPKF secara langsung di hadapan parlemen. Isu mengenai deep state ini sebelumnya juga sempat disinggung Prabowo dalam diskusi bersama para pengamat pada 17 Maret 2026.
