Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 362 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wilayah II (Pulau Jawa) dan Wilayah III (Indonesia Timur). Langkah tegas ini diambil untuk menjamin standar kualitas serta keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Doni Dewantoro, menyatakan bahwa sebanyak 41 unit di antaranya merupakan hasil penindakan terbaru selama periode 6 hingga 10 April 2026.
“Penindakan ini merupakan bagian dari komitmen BGN dalam menjaga kualitas layanan, keamanan pangan, serta tata kelola operasional di lapangan,” ujar Doni, Minggu (12/4/2026).
Berdasarkan data BGN, penghentian operasional dilakukan menyusul berbagai temuan pelanggaran di lapangan. Pada Senin (6/4), sembilan SPPG dihentikan karena ketiadaan pengawas gizi dan keuangan di Bogor, menu tidak layak di Brebes, serta renovasi dapur di Jawa Timur.
Selanjutnya, pada Rabu (8/4), sebanyak 15 SPPG ditindak akibat masalah manajemen di Kendal, ketiadaan pengawas gizi di Purworejo, hingga adanya laporan dugaan gangguan pencernaan di Cimahi.
Pada Kamis (9/4), sebanyak 14 SPPG dihentikan karena kendala SDM di Jakarta Selatan serta dugaan gangguan pencernaan di Bogor, Tasikmalaya, dan Bantul.
Terakhir, pada Jumat (10/4), tiga SPPG ditindak karena renovasi yang belum rampung, menu tidak layak di Sampang, serta dugaan gangguan pencernaan di Mojokerto.
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 362 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wilayah II (Pulau Jawa) dan Wilayah III (Indonesia Timur). Langkah tegas ini diambil untuk menjamin standar kualitas serta keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Doni Dewantoro, menyatakan bahwa sebanyak 41 unit di antaranya merupakan hasil penindakan selama periode 6 hingga 10 April 2026.
“Penindakan ini merupakan bagian dari komitmen BGN dalam menjaga kualitas layanan, keamanan pangan, serta tata kelola operasional di lapangan,” ujar Doni, Minggu (12/4/2026).
Berdasarkan data BGN, penghentian operasional dilakukan menyusul berbagai temuan masalah di lapangan. Pada Senin (6/4/2026), sembilan SPPG dihentikan karena ketiadaan pengawas gizi dan keuangan di Bogor, menu tidak layak di Brebes, serta renovasi dapur di Jawa Timur.
Pada Rabu (8/4/2026), sebanyak 15 SPPG ditindak akibat masalah manajemen di Kendal, ketiadaan pengawas gizi di Purworejo, hingga dugaan kasus gangguan pencernaan di Cimahi.
Selanjutnya, pada Kamis (9/4/2026), 14 SPPG dihentikan karena kendala SDM di Jakarta Selatan serta dugaan gangguan pencernaan di Bogor, Tasikmalaya, dan Bantul. Sementara pada Jumat (10/4/2026), tiga SPPG ditindak akibat renovasi yang belum rampung, menu tidak layak di Sampang, serta dugaan gangguan pencernaan di Mojokerto.
