Jakarta – Indonesia kini menjadi sorotan utama pasar karbon global seiring tingginya minat perusahaan raksasa dunia untuk mengakuisisi kredit karbon tanah air.
Antusiasme tersebut terlihat dari ketertarikan masif pelaku industri internasional seperti Amazon, Google, Microsoft, hingga maskapai penerbangan Lufthansa.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa gelombang permintaan ini tercermin langsung dalam perhelatan London Climate Action Week beberapa waktu lalu.
Banyak pengembang proyek karbon dan calon pembeli potensial mulai mempertanyakan kesiapan infrastruktur perdagangan karbon nasional.
“Begitu banyak calon pembeli karbon Indonesia, dari Amazon.com, Google, Microsoft, Lufthansa, banyak sekali,” ujar Eddy saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (2/7).
Pemerintah Indonesia merespons permintaan pasar tersebut dengan menyiapkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang akan diluncurkan pada 9 Juli mendatang.
Sistem ini digadang-gadang menjadi tonggak sejarah bagi ekosistem perdagangan karbon nasional yang selama ini dinanti oleh para pelaku pasar global.
“Ini diharapkan oleh banyak pihak. Insya Allah tanggal 9 Juli merupakan tonggak pembukaan dari SRUK itu,” kata Eddy menambahkan.
Senada dengan hal tersebut, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyebut inisiatif SRUK telah menuai apresiasi luas dari mitra internasional.
Dukungan tersebut datang dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah negara sahabat, perwakilan diplomatik, hingga lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan masyarakat Uni Eropa.
“Cukup banyak dari perwakilan asing, duta besar, juga perwakilan dari lembaga internasional seperti Bank Dunia, masyarakat Uni Eropa, dan sebagainya,” ungkap Hashim.
Pemerintah merancang SRUK sebagai fondasi utama perdagangan karbon yang berfungsi mencatat kepemilikan, penerbitan, hingga seluruh transaksi unit karbon secara akurat.
Sistem ini krusial untuk memastikan setiap unit karbon dapat ditelusuri dengan transparan guna menghindari risiko penghitungan ganda atau double counting.
Langkah ini sekaligus bertujuan untuk menyelaraskan mekanisme pasar karbon domestik dengan standar internasional yang berlaku.
Agar memiliki daya saing tinggi, SRUK telah disesuaikan dengan standar Climate Data Steering Committee (CDSC).
Pemerintah sebelumnya telah meneken nota kesepahaman dengan CDSC pada Maret lalu untuk menguji kerangka standar data yang didukung oleh G20.
Implementasi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta standardisasi dalam perdagangan karbon internasional secara luas.
Integrasi sistem tersebut juga diproyeksikan dapat memudahkan keterhubungan pasar karbon Indonesia dengan pasar global secara lebih efisien.
Selain itu, langkah ini diyakini akan meningkatkan kepercayaan investor serta memperkuat interoperabilitas data perdagangan karbon lintas negara di masa depan.
