Jakarta – Pemerintah berencana menata dan standarisasi infrastruktur seluruh pesantren di Indonesia, menyusul tragedi runtuhnya masjid di Ponpes Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur. Insiden tersebut menewaskan lebih dari 60 santri.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendukung penuh langkah pemerintah ini. Ia menegaskan negara wajib hadir untuk menjamin keamanan dan kenyamanan santri.
“Kita tidak boleh lagi membiarkan pembangunan infrastruktur pesantren tanpa standar kelayakan dan keselamatan yang memadai,” kata Huda, Selasa (14/10/2025).
Huda menjelaskan, selama ini pembangunan pesantren lebih banyak mengandalkan inisiatif masyarakat. Pemerintah dinilai belum memiliki mekanisme yang kuat untuk memastikan setiap bangunan memenuhi standar teknis dan keselamatan.
“Selama ini, banyak pesantren berdiri secara swadaya. Mereka mengandalkan kemampuan finansial pengasuh dan donasi masyarakat. Di sinilah negara harus hadir,” tegas politisi PKB itu.
Huda juga menyoroti tanggung jawab moral negara untuk membantu pesantren yang telah lama berkontribusi pada pendidikan nasional.
“Pesantren adalah pilar pendidikan yang telah mencetak jutaan lulusan berkualitas. Karena itu, sudah selayaknya negara turun tangan memastikan lingkungan belajar mereka memenuhi standar keselamatan,” ujarnya.
Apresiasi juga disampaikan Huda kepada Presiden Prabowo Subianto atas penugasan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar untuk menata pembangunan infrastruktur pesantren.
Terkait pembangunan kembali Ponpes Al-Khoziny, Huda mendesak pemerintah segera memberikan bantuan nyata.
Ia juga meminta agar proses hukum terkait dugaan kelalaian dalam tragedi tersebut tidak menghambat pemulihan dan pembangunan kembali fasilitas pendidikan.
“Fokus kita adalah menjamin keselamatan dan masa depan para santri,” pungkas Huda.
