Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Desakan itu disampaikan setelah dua peserta program meninggal dunia saat mengikuti pelatihan.
Dua peserta yang wafat masing-masing Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq. Anisa meninggal akibat heat stroke di Balikpapan, sedangkan Yonanda mengalami henti jantung saat pelatihan di Baturaja.
Rahmat menyampaikan belasungkawa mendalam atas peristiwa tersebut. Ia menilai insiden itu harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk meninjau ulang seluruh aspek pelaksanaan program.
Menurut Rahmat, evaluasi perlu mencakup pengawasan kondisi kesehatan peserta hingga metode pelatihan yang diterapkan selama Latsarmil berlangsung. Ia menegaskan, keselamatan peserta tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan program.
Ia juga menekankan bahwa peserta SPPI dipersiapkan menjadi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Karena itu, keberhasilan program strategis pemerintah tersebut sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang akan mengelola koperasi di lapangan.
Rahmat menyoroti perlunya kajian mendalam terkait efektivitas Latsarmil bagi kalangan sipil. Menurut dia, materi pelatihan seharusnya lebih diarahkan pada penguatan kompetensi teknis dan manajerial.
Penguatan itu, kata Rahmat, mencakup tata kelola organisasi, manajemen keuangan, hingga digitalisasi layanan. Ia menyebut calon pengelola KDMP nantinya akan menghadapi tantangan yang berkaitan dengan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Para calon pengelola KDMP nantinya akan menghadapi tantangan yang berkaitan dengan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat desa,” ujar Rahmat.
Karena itu, ia meminta metode dan intensitas pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan tugas peserta, bukan sekadar meniru standar militer. Politisi PKS itu berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah dapat menghasilkan perbaikan konkret agar program SPPI berjalan lebih profesional dan akuntabel.
Rahmat menegaskan, pemerintah wajib menjamin keselamatan peserta sekaligus melahirkan pengelola koperasi yang kompeten. Kasus ini menjadi sorotan publik di tengah upaya pemerintah memperkuat ekonomi berbasis desa.
Program Koperasi Merah Putih sendiri merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.
