Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai pembentukan Tim Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah tegas. Ini adalah upaya membenahi lembaga penegak hukum.
Langkah ini dinilai sebagai titik awal memberi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
“Di tengah ekspektasi publik yang kian tinggi terhadap keadilan dan kepastian hukum, langkah ini menjadi titik awal penting,” kata Azis dalam keterangan tertulis, Jumat (2/1/2025).
Ia menekankan pentingnya kewenangan kepolisian dijalankan secara profesional, terukur, dan berpihak pada rasa keadilan masyarakat.
Azis menyebut Polri adalah aparat penegak hukum yang paling dekat dengan rakyat. Peran mereka meliputi pengamanan publik hingga penanganan perkara.
Oleh karena itu, reformasi Polri bukan hanya isu internal, tetapi agenda publik yang dampaknya dirasakan sehari-hari.
“Reformasi sejati harus menyentuh akar persoalan,” tegasnya.
Yaitu, bagaimana kewenangan dikelola, keputusan diambil, dan mekanisme koreksi bekerja saat terjadi penyimpangan.
Azis menilai reformasi Polri harus membenahi sistem penanganan perkara yang lebih terbuka. Mulai dari kejelasan alur proses hukum, batas waktu penanganan, hingga akses informasi bagi pelapor dan korban.
Publik sering mempertanyakan mengapa kasus tertentu ditangani cepat, sementara yang lain lambat atau mengendap.
“Situasi semacam ini bukan sekadar persoalan persepsi,” ujarnya. “Melainkan indikasi bahwa standar dan prosedur belum sepenuhnya transparan dan konsisten,” imbuhnya.
Mekanisme pengaduan masyarakat juga harus diperkuat.
Reformasi juga harus menyentuh aspek manajemen sumber daya manusia. Termasuk sistem promosi, mutasi, dan penilaian kinerja.
Bagi pemerintahan Presiden Prabowo, pembentukan Tim Reformasi Polri adalah ujian awal komitmen membangun negara yang kuat dan berkeadilan.
“Negara yang kuat bukanlah negara yang kebal dari kritik,” pungkasnya.
“Melainkan negara yang memiliki keberanian untuk menata ulang institusinya ketika kepercayaan publik tergerus.”
“Reformasi kepolisian yang berhasil akan memberikan efek berantai, meningkatnya kepastian hukum, membaiknya iklim usaha, serta menguatnya kualitas demokrasi.”
