Makassar – Politisasi dan kualitas kepemimpinan menjadi sorotan utama Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) sebagai penghambat perbaikan pelayanan publik di tubuh Polri.
Anggota KPRP, Mahfud MD, menegaskan bahwa dua faktor ini menjadi kunci permasalahan internal institusi kepolisian sejak reformasi 1998.
“Polri ini mulai bermasalah ketika masuk unsur politik ke dalamnya. Lalu yang kedua soal leadership. Kuncinya itu politik dan kepemimpinan,” ujar Mahfud di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (16/12).
Mahfud menjelaskan, Polri sangat bergantung pada sistem komando. Kualitas pimpinan sangat menentukan kondisi organisasi.
“Polisi itu sangat terkomando. Kalau yang di atasnya bagus, ke bawahnya pasti bagus. Kalau yang di atasnya tidak terkontaminasi politik, ke bawahnya juga pasti bagus,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mahfud meluruskan bahwa fokus saat ini adalah percepatan reformasi pelayanan publik, bukan reformasi Polri secara keseluruhan.
“Perlu saya luruskan, kita tidak sedang melakukan reformasi Polri, karena reformasi itu secara formal sudah selesai. Yang kita lakukan sekarang adalah percepatan reformasi pelayanan publik,” katanya.
KPRP, lanjut Mahfud, melakukan “cek kesehatan” terhadap Polri untuk mengidentifikasi masalah yang ada.
Ia menyoroti sejumlah “penyakit” di internal Polri, seperti pemerasan, kriminalisasi, hedonisme, flexing, hingga kolaborasi dengan kejahatan.
“Kondisi itu dinilai berdampak langsung pada menurunnya rasa perlindungan masyarakat. Akhirnya masyarakat tidak terlindungi,” tegasnya.
Mahfud menekankan bahwa perbaikan di Polri akan dilakukan bertahap, dengan fokus mengembalikan jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan, dan penegak hukum.
“Masalah paling serius sekarang ada pada penegakan hukumnya. Kalau melayani, melindungi, dan mengayomi, masyarakat relatif masih menilai cukup baik. Tapi penegakan hukum ini masih compang-camping, terutama ketika bersinggungan dengan dunia bisnis dan kepentingan tertentu,” pungkasnya.
