Padang – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggandeng Universitas Andalas (Unand) untuk menekan angka prevalensi stunting secara signifikan. Kerja sama strategis ini dilakukan guna memastikan kualitas kesehatan generasi mendatang melalui intervensi yang terstruktur dan masif.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting (TP3S), telah melakukan pertemuan dengan pihak Unand pada Selasa (26/5/2026). Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Rektor I Unand, Prof. Dr. Syukri Arief, serta Direktur Studi Unand, Prof. Dr. dr. Andani Eka Putra.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk menyusun program kerja sama yang komprehensif. Ahmad Fadly menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan.
“Kami membahas program kerja sama yang menyeluruh. Stunting adalah persoalan serius bagi masa depan generasi mendatang, sehingga penanganannya harus dilakukan secara masif dan terstruktur,” ujar Ahmad Fadly.
Sebagai langkah awal, Unand akan menerjunkan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ke 14 titik di Kabupaten Tanah Datar. Para mahasiswa ini nantinya akan dibekali materi khusus untuk memberikan edukasi serta pendampingan pencegahan stunting kepada masyarakat di tingkat nagari.
Terkait target ke depan, Pemkab Tanah Datar dan Unand mematok penurunan angka stunting di bawah 10 persen dalam lima tahun ke depan. Selain itu, mereka juga menargetkan untuk menekan insiden kasus baru hingga di bawah 5 persen.
Direktur Studi Unand, Prof. Dr. dr. Andani Eka Putra, menjelaskan bahwa intervensi yang dilakukan tidak hanya menyasar sektor kesehatan, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat.
“Semua kegiatan nantinya berbasis pada pendampingan masyarakat langsung di nagari,” jelas Andani.
Saat ini, angka prevalensi stunting di Kabupaten Tanah Datar masih berada di kisaran 26 persen. Melalui kemitraan ini, pihak Unand optimistis angka prevalensi tersebut dapat ditekan hingga di bawah 14 persen dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun mendatang.
