Yogyakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir merespons reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 September 2025. Haedar menyerukan agar para pembantu presiden tidak hanya menyelesaikan tugas dan memenuhi harapan rakyat yang tinggi, namun juga harus menjadi pejabat publik yang bijak dan seksama.
Haedar menyoroti reshuffle tersebut terjadi tak lama setelah rentetan demonstrasi massa disertai kericuhan yang menjalar di Tanah Air. Demonstrasi ini, salah satunya, dipicu oleh kebijakan-kebijakan yang tak berpihak serta sikap elite pejabat yang tidak peka terhadap kondisi sulit yang dihadapi rakyat.
“Pejabat publik jangan lagi menunjukkan tindakan yang sembarangan, apalagi yang menyakiti hati rakyat, belajarlah empati dan peduli pada keadaan dan nasib rakyat yang hidupnya susah,” tegas Haedar di Yogyakarta.
Ia menambahkan, para pejabat baru di kabinet Prabowo, baik menteri maupun wakil menteri, kini mengemban tanggung jawab yang cukup berat. Mereka menduduki jabatan di tengah tajamnya sorotan dan aspirasi publik yang sangat tinggi pasca-aksi demonstrasi dan kerusuhan belum lama ini.
Oleh karena itu, lanjut Haedar, baik aspek kemampuan di bidangnya maupun sikap moral selaku pejabat publik akan selalu menjadi perhatian masyarakat. “Salah ucapan, gesture, dan sikap keseharian pun akan dinilai dengan penuh sensitivitas tinggi oleh publik,” ujarnya.
Menurut Haedar, sudah saatnya para pejabat memiliki pola pikir berbeda dalam memandang dan mengemban jabatan publik. “Jabatan itu bukan kebanggaan, tetapi amanat yang sangat berat,” kata dia.
Haedar pun meminta mereka yang telah dipercaya menjadi pejabat publik untuk sepenuhnya mengabdi bagi bangsa dan negara. “Sisihkan kepentingan diri dan apa pun yang dapat mencederai mandat untuk berkhidmat seutuhnya bagi rakyat,” pungkas Haedar.
